Jayapura — Pembangunan Jembatan Merah Youtefa yang kini menjadi ikon baru Kota Jayapura menyisakan luka bagi masyarakat adat Enggros dan Tobati. Di balik citra modernisasi, komunitas perempuan yang menggantungkan hidupnya dari ruang adat dan alam sekitar kawasan teluk justru makin terpinggirkan.
Selama menjabat dua periode sebagai Wali Kota Jayapura (2011–2022), Benhur Tommy Mano (BTM) dinilai gagal memberikan perhatian serius terhadap pemberdayaan ekonomi maupun ruang hidup perempuan adat di kawasan tersebut.
Jembatan Merah Youtefa, yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Oktober 2019, merupakan proyek strategis nasional yang digagas sejak era Gubernur Lukas Enembe dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pembangunan infrastruktur ini sepenuhnya dibiayai dari APBN. Data Kementerian PUPR mencatat nilai pembangunan jembatan ini mencapai Rp1,8 triliun.
Namun, sejak jembatan tersebut dibangun, wilayah hutan bakau dan laut tempat perempuan Enggros-Tobati biasa mencari ikan dan kerang dikenal sebagai dusun perempuan mengalami degradasi serius.
Pantai Cyberi, salah satu wilayah penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat lokal, kini mengalami abrasi parah. Aktivitas ekonomi berbasis budaya yang bertumpu pada laut dan hutan mangrove pun perlahan hilang.
“Tidak ada satu program prioritas dari BTM yang menyasar langsung pemberdayaan perempuan Enggros dan Tobati. Padahal mereka yang pertama kali terdampak pembangunan Jembatan Merah,” ujar Yosef Mandosir, tokoh muda asal Saireri, saat dihubungi, Kamis (25/6).
Mandosir menilai, ikonisasi Jembatan Merah justru mengaburkan identitas asli Port Numbay.
“Dulu ikon kota ini adalah Rumah Adat Port Numbay, sekarang semua jual gambar jembatan. Padahal dampaknya merugikan masyarakat adat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan ekonomi yang muncul setelah proyek rampung. Sepanjang jalur jembatan, hampir tidak ada pelaku usaha dari masyarakat lokal yang terlibat aktif, baik dalam pembangunan maupun dalam pemanfaatan ekonomi pasca-proyek. Resto, cafe, dan usaha lainnya justru dikuasai pihak luar.
Kritik ini muncul merespons pernyataan Rani Yanti Ngabalin, salah satu relawan pendukung calon gubernur BTM – CK yang diduga membanggakan Jembatan Merah sebagai prestasi BTM. Yosef menyebut narasi itu keliru.
“Jangan jual hal yang sebenarnya menyakiti masyarakat adat hanya demi membangun citra calon gubernurmu,” katanya.
Di bawah kepemimpinan BTM, tidak ada catatan program khusus yang menyasar masyarakat Enggros-Tobati secara berkelanjutan.
Bahkan, alokasi APBD untuk pemberdayaan ekonomi perempuan adat nyaris tak terdengar. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau program pelatihan berbasis komunitas tidak menjangkau kawasan ini.
Data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Jayapura tahun 2021 mencatat, dari total 32 kelompok perempuan binaan, hanya satu berasal dari wilayah Teluk Youtefa. Jumlah ini dinilai tidak sebanding dengan skala dampak pembangunan yang dirasakan perempuan adat di wilayah itu.
Bagi Mandosir, kritik ini bukan soal rasisme atau menyerang pribadi, tapi soal keadilan pembangunan.
“Ini soal siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan. Perempuan Enggros-Tobati tidak boleh jadi korban diam,” pungkasnya.
