Jayapura – Potongan video berdurasi kurang dari satu menit yang viral di media sosial sejak akhir pekan lalu kembali menjadi senjata politik yang membelah opini publik.
Video itu memperlihatkan suasana kedatangan calon gubernur Papua nomor urut 02, Mathius D. Fakhiri (MDF), di Dermaga Kasonaweja, Mamberamo Raya, dengan narasi yang menyebut masyarakat menolak kehadirannya. Tapi fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
“Video itu tidak merepresentasikan kejadian sebenarnya. MDF disambut secara adat oleh masyarakat dan tim lokal, bahkan diiringi tarian suku Bauzi sejak dari dermaga hingga ke posko,” kata Apedius Mote, Sekretaris Tim Koalisi MDF–AR, Senin (30/6).
Kunjungan MDF ke Mamberamo Raya merupakan bagian dari safari politik keliling Papua, dan menjadi titik kedua setelah Kabupaten Sarmi.
Di Kasonaweja, MDF tidak melakukan kampanye terbuka, melainkan sekadar menyapa warga yang sudah menunggu sejak siang hari.
Sumber rekaman video yang memicu kegaduhan tersebut, menurut klarifikasi dari Petrus Daunema, Sekretaris Partai Buruh Provinsi Papua, berasal dari salah satu anggota tim pemenangan BTM–CK. Pria berinisial NA itu, kata Petrus, adalah kerabat sendiri dan juga putra asli Mamberamo Raya.
“Dia datang menyusup ke tengah massa MDF, lalu merekam dari dekat. Saat itu saya berdiri sekitar tiga meter di belakangnya. Begitu suasana mulai gaduh karena rekaman itu, dia langsung menghilang,” ungkap Petrus.
Namun, suasana segera kembali kondusif setelah MDF memanggil warga dan menyapa mereka secara langsung.
Salah satu tokoh yang hadir dalam kerumunan itu bahkan merupakan saksi kabupaten dari paslon MDF–AR saat putaran pertama.
“Artinya, masyarakat tetap mendukung. Mereka hanya dibuat bingung oleh provokasi dadakan itu,” tegas Petrus.
Ia mengkritik keras pola-pola kampanye provokatif semacam ini, yang dinilai tidak etis dan membahayakan proses demokrasi.
Ini bukan sekadar soal video. Ini soal cara berpolitik yang mencederai etika dan bisa menimbulkan konflik horizontal. Demokrasi kita bisa hancur jika model seperti ini terus dipelihara,” katanya.
Petrus juga mengingatkan anak-anak muda Papua yang tengah tertarik terjun ke dunia politik agar menjauhi cara-cara manipulatif.
“Saya tahu siapa dia, saya kenal dia, dia saudara saya. Tapi saya harus sampaikan politik itu soal gagasan, bukan tipu muslihat. Ini negara hukum, dan kampanye punya batas aturan,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan metafora sederhana. “Saya paham, pohon yang berbuah lebat pasti dilempari. Tapi jangan sampai kita melemparkan batu dengan niat menjatuhkan. Demokrasi bukan ajang saling jegal pakai hoaks.” ungkapnya.
Insiden ini menambah daftar panjang dugaan operasi disinformasi yang dilancarkan menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Papua 6 Agustus 2025.
Dengan atmosfer politik yang kian panas, publik kini menanti bagaimana penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum menyikapi eskalasi provokasi digital di tengah kampanye.
