JAYAPURA – Lapbiru.com
Komisi V DPR Papua mendesak Pemerintah Provinsi Papua menambah dukungan anggaran untuk tiga rumah sakit utama: RSUD Jayapura, RSUD Abepura, dan RSJ Abepura. Desakan ini muncul setelah pelayanan kesehatan di lapangan dinilai masih jauh dari ideal.
Sorotan itu menguat dalam rapat kerja Komisi V bersama pimpinan rumah sakit dan Dinas Kesehatan Papua saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun Anggaran 2025, Rabu (15/4/2026).
Ketua Komisi V DPR Papua, Dina Laura Rumbiak, menyebut anggaran kesehatan sebenarnya sudah melampaui batas minimal. “Alokasi kesehatan sudah di atas 12 persen, dari ketentuan 10 persen,” ujarnya.
Namun, angka itu belum menjawab persoalan di lapangan.
Ia menilai ada ketimpangan sumber pendanaan, terutama di RSUD Jayapura. Rumah sakit ini lebih banyak bergantung pada skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sementara dukungan dari APBD dinilai masih terbatas.
Padahal, sistem BLUD tidak selalu mampu menutup kebutuhan pelayanan. Akibatnya, sejumlah obat tidak tersedia di rumah sakit.
Pasien pun terpaksa membeli obat di luar. Beban biaya langsung dirasakan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).
“Kalau pasien tidak punya BPJS atau statusnya tidak aktif, mereka harus bayar sendiri. Ini yang jadi perhatian kami,” kata Dina.
Masalah lain juga muncul pada fasilitas alat kesehatan. Hingga kini, RSUD Jayapura belum memiliki CT Scan dan MRI.
Kondisi ini membuat pasien harus dirujuk ke rumah sakit swasta seperti RS Provita dan RS Dian Harapan. Biayanya tidak murah.
“Untuk CT Scan saja bisa lebih dari Rp5 juta,” ungkapnya.
Komisi V meminta pemerintah segera memprioritaskan pengadaan alat kesehatan, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Mereka juga berharap dukungan dari Kementerian Kesehatan, mengingat RSUD Jayapura menjadi rujukan utama di Papua.
“Pasien datang bukan hanya dari Jayapura, tapi juga dari daerah lain, bahkan luar provinsi,” ujarnya.
Di akhir, Komisi V turut mendorong agar pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) dikembalikan ke Provinsi Papua.
Menurut Dina, keterbatasan anggaran berdampak langsung pada pelayanan publik. “Kami harap pemerintah pusat serius melihat ini,” tutupnya.
