JAKARTA, Lapbiru.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) meminta pemerintah pusat memberi ruang lebih besar bagi putra-putri asli Papua (OAP) dalam program Sekolah Rakyat. Salah satu usulannya, tenaga pengajar di sekolah tersebut diprioritaskan berasal dari Papua agar program pendidikan nasional itu sekaligus membuka lapangan kerja bagi lulusan OAP.
Permintaan itu disampaikan MDF saat bertemu Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (29/6/2026), dalam pembahasan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua.
MDF menegaskan Pemerintah Provinsi Papua mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Namun, ia berharap pelaksanaannya juga membawa manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua.
“Kalau bisa mereka yang diberi kesempatan mengajar di Sekolah Rakyat agar sekaligus membantu adik-adik mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.
Menurutnya, Papua memiliki banyak lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan pendidikan, bahkan hingga ke luar negeri. Sayangnya, sebagian dari mereka masih belum mendapatkan pekerjaan setelah kembali ke daerah.
“Kami sudah menyekolahkan banyak anak Papua ke luar negeri. Mereka sudah pulang, tetapi masih menganggur. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan mereka,” ujarnya.
MDF menjelaskan, saat ini sudah ada empat Sekolah Rakyat rintisan yang beroperasi di Papua sejak 2025. Sekolah tersebut berada di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, dan Kota Jayapura.
Setiap Sekolah Rakyat menampung sekitar 100 siswa jenjang SMA. Sementara untuk jenjang SD dan SMP masing-masing disiapkan bagi sekitar 50 peserta didik.
Ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat menjadi solusi bagi anak-anak Papua yang tinggal di wilayah dengan akses pendidikan terbatas, seperti daerah pegunungan, kepulauan hingga kawasan yang hanya bisa dijangkau melalui jalur sungai.
“Kalau dibangun di setiap kabupaten, kami yakin saudara-saudara kami yang selama ini tidak mempunyai kesempatan sekolah bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik,” ucapnya.
Pemprov Papua juga mengusulkan agar pembangunan Sekolah Rakyat diperluas ke daerah dengan tantangan geografis tinggi, seperti Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen. Pemerintah menargetkan gedung permanen Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 2027.
MDF berharap perluasan program tersebut tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi kebijakan afirmatif yang memberi kesempatan lebih besar bagi guru-guru asli Papua untuk ikut membangun kualitas pendidikan di Tanah Papua.
