Jayapura – Tim Relawan MDF Skuad , Musri Rumalesin, menyayangkan pernyataan Panji Agung Mangkunegoro yang menuduh polisi tidak netral dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua 2025. Menurutnya, Panji sedang mencoba menggunakan isu demokrasi untuk menutupi masalah hukum yang sedang ia hadapi.
“Kalau memang sedang jadi tersangka UU ITE, ya hadapi saja prosesnya. Jangan tiba-tiba bicara soal demokrasi dan menuduh aparat hanya karena tersangkut kasus,” kata Musri, Rabu (25/6).
Panji sebelumnya menyampaikan pernyataan terbuka di media sosial, menuduh Polri berpihak ke salah satu pasangan calon, dan menyebut institusi itu sebagai benteng parcok.
Ia juga mengajak masyarakat untuk melawan apa yang disebutnya sebagai mafia hukum.
Musri menilai pernyataan tersebut berlebihan dan cenderung digunakan untuk membentuk opini publik agar Panji terlihat sebagai korban.
“Itu bukan kritik, tapi permainan narasi. Dia mau membangun simpati publik padahal sedang bermasalah secara hukum. Ini justru berbahaya, karena bisa membuat publik bingung dan kehilangan kepercayaan ke lembaga negara,” ujar Musri.
Menurutnya, kalau mau mengkritik, harus dari posisi yang bersih.
“Jangan ketika punya masalah hukum, lalu tiba-tiba jadi pejuang demokrasi. Demokrasi itu butuh konsistensi dan tanggung jawab, bukan dimainkan seenaknya,” tegasnya.
Musri juga mengingatkan bahwa PSU adalah agenda penting untuk masa depan Papua. Semua pihak seharusnya menjaga suasana tetap aman dan damai, bukan justru memprovokasi dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti.
“Pilkada ini bukan tempat balas dendam atau cari panggung. Ini soal rakyat dan pemimpin masa depan. Jangan rusak dengan narasi yang dibungkus kepentingan pribadi,” katanya.
Musri menutup dengan pesan tegas bahwa demokrasi tidak boleh dipakai sebagai tameng untuk melawan hukum.
“Kalau memang yakin tidak bersalah, buktikan di pengadilan. Jangan mainkan emosi publik. Demokrasi tidak butuh pahlawan instan. Demokrasi butuh kejujuran dan keberanian untuk bertanggung jawab,” ujarnya.
