Jayapura – Proses pelipatan dan sortir 296.966 surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua 2025 mulai berlangsung di Gudang Logistik KPU Kota Jayapura, Selasa (24/6/2025). Pengamanan ketat dilakukan oleh personel Polresta Jayapura Kota di bawah komando Kabag Ops Kompol Ferdinand Numberi.
Langkah ini menjadi bagian penting dari tahapan PSU yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025 mendatang. Kompol Numberi menyebut kehadiran aparat kepolisian sebagai bentuk komitmen untuk memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung aman, jujur, dan demokratis.
“Polri hadir untuk menjamin tahapan pemilu berjalan tertib dan sesuai aturan. Kami juga telah menyiapkan pengamanan tambahan di titik-titik rawan,” tegas Kompol Numberi.
Pengamanan tak hanya dilakukan saat pelipatan, tetapi juga mencakup penjagaan gudang logistik serta pengawasan ketat saat distribusi surat suara ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ketua KPU Kota Jayapura, Martapina Anggai, menjelaskan proses pelipatan akan berlangsung selama lima hari ke depan. Selanjutnya, surat suara akan didistribusikan ke 575 TPS yang tersebar di lima distrik di wilayah Kota Jayapura.
“Setiap surat suara disortir dengan cermat untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kesalahan cetak,” ujar Martapina.
Ia menambahkan bahwa puluhan petugas telah mendapat pelatihan teknis sebelum menjalankan proses pelipatan. Petugas ditekankan untuk bekerja secara profesional guna menjaga kualitas dan validitas logistik pemilu.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Evert Merauje, menyampaikan apresiasinya terhadap keterlibatan aktif kepolisian. Ia menilai sinergi antara penyelenggara pemilu dan aparat keamanan sebagai kunci sukses pelaksanaan PSU yang damai.
“Kami berharap seluruh proses logistik ini bisa berlangsung tertib, transparan, dan profesional. Dukungan pengamanan dari Polresta sangat penting,” ucap Evert.
Tahapan sortir dan pelipatan surat suara turut diawasi oleh Bawaslu, disertai pengamanan dari personel TNI–Polri guna mencegah potensi gangguan atau manipulasi.
Sejumlah langkah antisipasi juga telah disusun oleh aparat keamanan, termasuk skema penebalan personel pada masa krusial menjelang hari pemungutan suara ulang.
Pilkada Gubernur Papua 2024 sendiri mengalami sengketa dan berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan PSU di beberapa wilayah. Dua pasangan calon kembali akan bertarung, yakni Benhur Tomi Mano – Constan Karma (BTM-Yes) sebagai pasangan nomor urut 1, dan Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen (Mariyo) sebagai pasangan nomor urut 2.
PSU ini menjadi sorotan publik karena dinilai sebagai ujian bagi konsistensi penyelenggara pemilu serta aparat keamanan dalam menjaga
integritas proses demokrasi di Papua.
