JAYAPURA, Lapbiru.com — Minimnya fasilitas kesehatan di sejumlah distrik dan kampung di Papua menjadi perhatian serius Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ( MDF) saat melakukan kunjungan kerja ke enam kabupaten dan sejumlah wilayah pedalaman.
Temuan itu diungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua, Muflih Musa’ad, usai rangkaian kunjungan lapangan gubernur, Rabu(27/5/2026).
Menurut Muflih, banyak fasilitas kesehatan di distrik masih menghadapi keterbatasan sarana, tenaga medis, hingga rumah tinggal bagi petugas kesehatan.
“Sektor kesehatan mendapat perhatian serius bapak gubernur karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia Papua,” kata Muflih.
Selama kunjungan berlangsung, Gubernur MDF disebut hampir selalu memeriksa langsung kondisi puskesmas maupun rumah sakit di daerah yang dikunjungi. Dari pengecekan itu, pemerintah menemukan masih banyak layanan kesehatan dasar yang belum berjalan optimal.
Beberapa puskesmas di distrik terpencil juga disebut menghadapi kendala akses transportasi dan distribusi logistik kesehatan. Kondisi tersebut membuat pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal.
Selain fasilitas yang terbatas, persoalan tenaga kesehatan juga masih menjadi masalah besar. Sejumlah distrik kekurangan dokter dan tenaga medis, sementara rumah dinas petugas kesehatan di beberapa wilayah dinilai belum layak.
“Kalau fasilitas dan tenaga medis tidak memadai, pelayanan kesehatan masyarakat pasti terganggu,” ujar Muflih.
Pemprov Papua menilai persoalan kesehatan di wilayah pedalaman tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Pemerintah akan mendorong pembangunan yang terintegrasi dengan konektivitas wilayah agar pelayanan dasar bisa menjangkau masyarakat lebih cepat.
Dalam kunjungan itu, gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur jalan, transportasi udara, dan jalur laut untuk mendukung distribusi obat-obatan serta mobilitas tenaga kesehatan ke distrik-distrik terpencil.
“Hasil kunjungan ini menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menyusun arah pembangunan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Muflih.
