JAYAPURA, Lapbiru.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua Pegunungan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) serentak untuk delapan kabupaten di Papua Pegunungan, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Jayapura itu diikuti pengurus DPC PPP dari Kabupaten Mamberamo Tengah, Yahukimo, Lanny Jaya, Yalimo, Jayawijaya, Nduga, Tolikara, dan Pegunungan Bintang.
Muscab turut dihadiri Sekretaris Wilayah PPP Provinsi induk, unsur WPP, organisasi sayap partai AMK, serta pengurus dan kader PPP dari delapan kabupaten. Agenda tersebut menjadi forum konsolidasi partai sekaligus pembentukan dan penguatan struktur organisasi di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Pegunungan.
Ketua DPW PPP Papua Pegunungan, Haji Abdul Rajab, mengatakan Muscab serentak bukan sekadar agenda seremonial partai, melainkan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal dan mempersiapkan kader menghadapi dinamika politik ke depan.
“Tema yang kita usung hari ini yaitu transformasi untuk pembangunan dan keadilan sosial di Provinsi Papua. Transformasi yang dimaksud bukan sekadar perubahan administrasi atau pergantian kepengurusan, tetapi perubahan pola pikir, cara kerja, dan semangat perjuangan partai agar semakin dekat dengan rakyat,” kata Abdul Rajab dalam sambutannya saat pembukaan Muscab.
Dia menegaskan PPP harus hadir sebagai partai yang mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat kecil, masyarakat adat, petani, pelaku usaha, hingga generasi muda di wilayah pegunungan Papua.
Menurutnya, Muscab juga menjadi sarana evaluasi dan penguatan kaderisasi partai di tingkat daerah. PPP, kata dia, harus mampu membaca dinamika politik lokal serta memperkuat kepemimpinan dan budaya politik yang demokratis dan berpihak kepada rakyat.
Abdul Rajab mengakui pelaksanaan Muscab perdana Papua Pegunungan menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya kondisi keamanan di beberapa wilayah pegunungan yang masih rawan konflik antarkelompok masyarakat.
“Pelaksanaan Muscab pertama dilakukan di Jayapura karena situasi dan kondisi. Ada informasi konflik suku di wilayah pegunungan sehingga menjadi pertimbangan bersama,” ujarnya.
Selain faktor keamanan, keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis di wilayah DOB Papua Pegunungan juga menjadi kendala penyelenggaraan kegiatan di masing-masing kabupaten. Dia menyebut komunikasi antardaerah di wilayah pegunungan masih belum mudah dilakukan.
Meski demikian, DPW PPP Papua Pegunungan tetap melaksanakan Muscab sesuai arahan DPP PPP sebagai bagian dari agenda konsolidasi organisasi setelah terbentuknya provinsi baru Papua Pegunungan beberapa tahun terakhir.
