SARMI, Lapbiru.com – Program Strategis Nasional (PSN) cetak sawah di Kampung Armopa, Teton Jaya, SP III, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Untuk terhenti. Rabu (15/7/2026), masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat memasang palang di lokasi proyek sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan program yang dinilai belum berjalan cepat sesuai harapan.
Aksi ini dipimpin Ondoafi Kampung Armopa, Saul Bagre. Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Pemerintah Provinsi Papua segera turun ke lokasi untuk berdialog dan memberikan penjelasan terkait perkembangan proyek cetak sawah tersebut.
“Hari ini saya sebagai Ondoafi Armopa menyatakan menutup sementara lokasi PSN. Kami menunggu dialog bersama Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Pemerintah Provinsi Papua agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik,” kata Saul.
Menurutnya, keputusan menghentikan sementara aktivitas di lokasi diambil setelah masyarakat melihat program yang telah lama dinantikan belum menunjukkan hasil nyata. Seolah berjalan ditempat.
“Saya atas nama Ondoafi Saul Bagre menutup sementara lokasi PSN ini. Jangan ada yang berani membuka sebelum ada penyelesaian. Kalau ada yang membuka, maka harus bertanggung jawab kepada masyarakat adat,” tegasnya.
Tokoh Pemuda Adat Kampung Armopa, Jemmy Esau Maban, menegaskan pemalangan bukan bentuk penolakan terhadap Program Strategis Nasional. Masyarakat, Lanjutnya, justru ingin program tersebut berhasil dan memberikan manfaat bagi warga.
“Hari ini kami masyarakat adat Kampung Armopa selaku pemilik hak ulayat memasang palang untuk menunggu pemerintah daerah datang memberikan penjelasan mengenai lahan PSN di SP III ini,” ujarnya.
Ia mengungkapkan masyarakat telah menyerahkan ratusan hektare lahan untuk mendukung program cetak sawah. Namun hingga kini, lahan yang ditanami disebut baru sekitar satu hektare.
Tidak hanya itu, petani juga mengaku belum mendapatkan dukungan bibit, pupuk, dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk memulai budidaya padi secara maksimal.
“Kalau PSN di SP III ini berhasil, silakan buka di tempat lain. Kami sudah menyerahkan ratusan hektare lahan dengan harapan program ini berhasil. Karena itu kami meminta pemerintah menjelaskan perkembangan program ini,” katanya.
Jemmy berharap Pemprov Papua dan Pemkab Sarmi segera menemui masyarakat adat untuk mencari jalan keluar agar program tidak berhenti di tengah jalan.
Ia menegaskan masyarakat tetap mendukung PSN, tetapi pelaksanaannya harus transparan dan memberikan dampak nyata bagi pemilik hak ulayat.
“Kami sangat mendukung program pemerintah ini. Tetapi kami ingin program ini benar-benar berhasil dan memberi manfaat bagi masyarakat adat Kampung Armopa maupun Bonggo Raya,” ucapnya.
Ia juga meminta pemerintah mengusut apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan anggaran maupun informasi yang menyesatkan masyarakat terkait pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami merasa dirugikan. Seharusnya hari ini kami sudah bisa menanam padi, tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian maupun penjelasan yang jelas dari pemerintah daerah,” pungkas Jemmy.
