JAKARTA, Lapbiru.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) meminta pemerintah pusat memberi perhatian lebih besar terhadap pembangunan pendidikan di Tanah Papua. Permintaan itu disampaikan langsung saat bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, MDF menegaskan pembangunan sumber daya manusia Papua harus dimulai sejak anak dilahirkan. Menurutnya, kesehatan ibu dan anak menjadi fondasi utama yang kemudian diperkuat dengan pendidikan berkualitas sejak usia dini.
“Saya sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa pembangunan Papua harus dimulai dari kesehatan. Kalau orang Papua sehat, mama akan melahirkan generasi muda yang sehat. Setelah itu harus dibarengi dengan pendidikan dasar yang baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA,” katanya.
MDF menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya membangun gedung sekolah. Yang lebih penting adalah memastikan setiap anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang baik agar mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan bersaing di masa depan.
Namun, kondisi pendidikan di Papua masih menghadapi berbagai persoalan. Fasilitas belajar di sejumlah daerah masih terbatas. Di sisi lain, kebutuhan tenaga pendidik, terutama guru dengan kompetensi khusus, juga belum terpenuhi.
“Tantangan terbesar kami adalah fasilitas pendidikan dan tenaga guru. Keduanya sangat menentukan lahirnya generasi Papua yang sehat dan berpendidikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas lima sekolah negeri khusus, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Menurutnya, sekolah-sekolah tersebut membutuhkan perbaikan infrastruktur sekaligus tambahan guru yang memiliki keahlian khusus.
“Kami berharap pemerintah pusat membantu memperbaiki sekolah-sekolah khusus ini dan memenuhi kebutuhan guru yang memiliki keahlian khusus,” tegasnya.
MDF juga menyoroti nasib guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah lama mengabdi, tetapi hingga kini belum memperoleh kepastian karier meski sebagian sudah mendekati masa pensiun.
Karena itu, Pemprov Papua meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirim tenaga pendidik untuk mengisi kekurangan guru, terutama di sekolah-sekolah negeri khusus.
“Kalau ada tenaga guru dari Kementerian yang bisa membantu kami di Papua, tentu dengan senang hati akan kami terima untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri khusus,” katanya.
MDF berharap kolaborasi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dapat mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, investasi terbesar bagi Papua bukan hanya membangun ruang kelas, melainkan membangun manusia yang sehat, cerdas, dan siap menjadi penggerak pembangunan di masa depan.
