JAKARTA, Lapbiru.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) membawa dua agenda besar saat bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Jakarta, Kamis (9/7/2026). Selain mengusulkan pengalihan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua ke lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, MDF juga mendorong pembukaan jalur perdagangan yang lebih luas ke kawasan Pasifik.
Menurutnya, pengalihan ASN menjadi salah satu solusi untuk mengoptimalkan sumber daya aparatur di Papua sekaligus memperkuat pelayanan keimigrasian di wilayah paling timur Indonesia.
“Tentunya hari ini kami berterima kasih bisa sampai ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satu yang kami sampaikan adalah tingginya jumlah pegawai di Provinsi Papua. Kami mendorong agar ASN kita bisa digeser menjadi ASN Kementerian Imigrasi,” ujarnya.
Selain membahas penataan ASN, Gubernur Papua juga mengangkat potensi ekonomi daerah. Ia menilai Papua memiliki peluang besar menjadi pintu perdagangan Indonesia menuju kawasan Pasifik, terutama melalui hubungan dagang dengan Papua Nugini (PNG).
Untuk mewujudkan hal itu, kata MDF, diperlukan dukungan Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama dalam memperkuat pos lintas batas dan memperlancar mobilitas orang maupun barang.
“Kalau kita jual di Provinsi Papua saja, itu sudah bisa meningkatkan PAD. Lebih bagus lagi kalau kita bisa mengembangkan sampai ke kawasan Pasifik, termasuk PNG,” katanya.
MDF menegaskan, perluasan pasar ke luar negeri akan memberi nilai tambah bagi produk-produk unggulan Papua sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Menteri Agus Andrianto. Menurut MDF, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan siap mendukung berbagai program strategis yang diusulkan Pemerintah Provinsi Papua.
Pertemuan itu juga membahas pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan melalui program pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan. Program tersebut diharapkan menjadi bekal keterampilan bagi warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.
“Daripada hanya menunggu masa bebas, mereka bisa dilibatkan dalam kegiatan produktif seperti brigade pangan. Ini menjadi bekal keterampilan ketika mereka kembali ke masyarakat,” jelasnya.
MDF juga mengapresiasi dukungan Menteri Agus Andrianto terhadap peningkatan peran putra-putri asli Papua di lingkungan Kementerian Imigrasi. Menurutnya, peluang tersebut membuka jalan bagi Orang Asli Papua untuk berkarier hingga menduduki jabatan strategis di institusi keimigrasian.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus diperkuat agar pembangunan SDM, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi lintas batas di Papua dapat berjalan lebih cepat.
