JAKARTA, Lapbiru.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua memfokuskan seluruh program pada pengembangan 138 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) agar benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Arahan tersebut disampaikan MDF usai melakukan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (8/7/2026). Dalam pertemuan itu, Gubernur MDF didampingi Bupati Sarmi Dominggus Catue serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Papua, mulai dari pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, penguatan tata kelola sumber daya kelautan, hingga peningkatan fungsi Pelabuhan Depapre sebagai pusat logistik dan distribusi hasil perikanan.
MDF menegaskan Papua memiliki potensi besar menjadi salah satu daerah penghasil perikanan nasional. Dari sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua, delapan kabupaten berada di wilayah pesisir, sementara tiga di antaranya merupakan daerah kepulauan, yakni Biak Numfor, Supiori, dan Kepulauan Yapen.
“Papua memiliki garis pantai yang panjang dengan sumber daya perikanan yang melimpah. Potensi ini harus dikelola secara optimal agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan nelayan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga melaporkan perkembangan Program KNMP yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hingga kini, sebanyak 138 Kampung Nelayan Merah Putih yang diusulkan Pemerintah Provinsi Papua telah mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Sejumlah lokasi bahkan telah memasuki tahap pelaksanaan, termasuk di Kabupaten Sarmi.
Menurutnya, program tersebut harus menjadi perhatian utama Dinas Kelautan dan Perikanan Papua agar pelaksanaannya tepat sasaran dan mampu meningkatkan produksi perikanan, memperkuat pengolahan hasil tangkapan, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kelembagaan nelayan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua juga mengusulkan pengembangan Pelabuhan Depapre melalui perluasan kewenangan pengelolaan serta peningkatan fasilitas pendukung. Pelabuhan tersebut diproyeksikan menjadi pusat aktivitas kapal perikanan, distribusi hasil tangkapan, hingga kawasan industri perikanan modern.
MDF menjelaskan rencana pengembangan itu disusun setelah pemerintah daerah mempelajari pengelolaan pelabuhan perikanan di Kota Padang sebagai salah satu referensi pembangunan pelabuhan modern di Papua.
“Kami ingin membangun tata kelola perikanan yang lebih baik, mulai dari hulu hingga hilir. Pelabuhan Depapre diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi kelautan yang mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan Papua,” katanya.
Ia berharap dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berlanjut sehingga berbagai program strategis yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan.
“Kami optimistis kolaborasi pemerintah pusat dan daerah akan menjadikan sektor kelautan Papua sebagai kekuatan ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” tutupnya.
