JAKARTA, Lapbiru.com – Gubernur Papua Komjen Pol. (Purn.) Matius D. Fakhiri (MDF) mendorong pemerintah pusat membuka lebih banyak peluang bagi putra-putri asli Papua untuk berkarier di lingkungan imigrasi. Pada saat yang sama, ia juga mengusulkan penguatan perdagangan lintas batas agar produk unggulan Papua mampu menembus pasar negara-negara Pasifik.
Usulan tersebut disampaikan MDF saat bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Pol. (Purn.) Agus Andrianto di Jakarta. Kamis, (9/7/2026).
Pertemuan itu membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan ekonomi berbasis ekspor, hingga pemberdayaan warga binaan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi Papua.
Menurutnya, Papua memiliki banyak SDM yang siap bersaing. Karena itu, kehadiran kantor-kantor imigrasi di Papua harus menjadi peluang bagi putra-putri daerah untuk mengabdi sekaligus meningkatkan kapasitas mereka.
“Kami menyampaikan kepada Bapak Menteri bahwa Papua memiliki banyak SDM potensial. Harapan kami mereka dapat berkolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk mengisi kebutuhan personel di kantor-kantor imigrasi yang telah dibangun di Papua. Syukur, usulan tersebut mendapat sambutan yang sangat baik,” ujar MDF.
Selain membahas penguatan SDM, Gubernur juga mendorong Papua menjadi pusat perdagangan Indonesia di kawasan Pasifik. Menurutnya, berbagai komoditas unggulan Papua memiliki peluang besar dipasarkan ke luar negeri, terutama ke negara-negara Pasifik seperti Papua Nugini.
Ia menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak cukup hanya mengandalkan aktivitas ekonomi di dalam Papua. Potensi perdagangan lintas batas harus dimanfaatkan agar nilai ekonomi yang dihasilkan semakin besar.
“Kalau produk kita hanya dijual di Papua tentu akan meningkatkan PAD. Tetapi akan jauh lebih baik apabila kita mampu mengembangkan pasar hingga ke kawasan Pasifik. Untuk itu diperlukan dukungan dan kolaborasi yang kuat dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama terkait kelancaran mobilitas orang dan perdagangan lintas batas,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Pemprov Papua juga mengusulkan penguatan fasilitas perbatasan guna memperlancar arus perdagangan, investasi, dan mobilitas masyarakat. MDF menegaskan pengembangan kawasan perbatasan membutuhkan dukungan lintas kementerian agar potensi ekonomi Papua dapat dimanfaatkan secara maksimal.
MDF mengatakan, Menteri Agus Andrianto menyambut positif seluruh usulan yang disampaikan. Bahkan, Menteri meminta jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan keterwakilan Orang Asli Papua di lingkungan keimigrasian.
Tak hanya itu, kedua pihak juga membahas pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan melalui program pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan. Program tersebut diharapkan menjadi bekal keterampilan bagi warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.
“Daripada hanya menunggu masa bebas, mereka dapat dibekali kemampuan melalui kegiatan pertanian, perkebunan maupun program ketahanan pangan. Ini menjadi bagian dari proses pembinaan agar mereka siap kembali ke masyarakat,” jelasnya.
Program itu akan ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Menutup pertemuan, MDF menyampaikan apresiasi kepada Menteri Agus Andrianto beserta jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atas komitmen mendukung pembangunan Papua.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang telah menerima kami dengan sangat baik. Ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan Papua yang lebih maju, sejahtera, dan semakin terhubung dengan kawasan Pasifik,” pungkasnya.
