JAYAPURA, Lapbiru.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Papua Pegunungan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) serentak untuk delapan kabupaten di Papua Pegunungan, Selasa (19/5/2026), di Kota Jayapura.
Muscab dipusatkan di Jayapura karena pertimbangan situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan. Agenda ini sekaligus menjadi langkah konsolidasi partai setelah pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil).
Ketua DPW PPP Papua Pegunungan, Haji Abdul Rajab, mengatakan pelaksanaan Muscab sempat mengalami penundaan sehari. Penyebabnya, sejumlah pengurus DPC di daerah pegunungan baru menerima pemberitahuan menjelang kegiatan berlangsung.
“Awalnya memang dijadwalkan lebih cepat. Tapi karena kondisi di Papua Pegunungan dan kendala komunikasi di beberapa daerah, ada yang baru sempat menerima informasi hari ini. Jadi kami tunda satu hari,” kata Abdul Rajab usai pembukaan Muscab.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Muscab merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Setelah Muktamar digelar, DPW wajib melaksanakan Muswil, lalu dilanjutkan Muscab di tingkat kabupaten.
Menurutnya, Muscab sebenarnya direncanakan berlangsung di masing-masing kabupaten di Papua Pegunungan. Namun kondisi keamanan membuat seluruh agenda dipusatkan di Jayapura.
“Harapan kami lima tahun ke depan situasi lebih baik. Jadi Muscab bisa dilaksanakan langsung di daerah masing-masing, atau minimal terpusat di Wamena,” ujarnya.
Abdul Rajab mengakui tantangan PPP di Papua Pegunungan ke depan tidak ringan. Salah satu fokus utama partai adalah menghadapi verifikasi faktual partai politik yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2027.
Ia menyebut pembentukan struktur partai hingga tingkat distrik menjadi pekerjaan besar, terutama di kabupaten dengan wilayah luas dan jumlah distrik yang banyak.
“Verifikasi faktual ini berat. Misalnya di Yahukimo ada sekitar 54 distrik. Aturannya, minimal 50 persen kepengurusan tingkat distrik harus terbentuk,” jelasnya.
Karena itu, Muscab serentak digelar untuk mempercepat pembentukan kepengurusan definitif di delapan kabupaten. Setelah struktur terbentuk, DPW akan langsung bergerak melakukan konsolidasi hingga tingkat bawah.
“Setelah kepengurusan terbentuk, tugas berikutnya adalah memperkuat struktur sampai ke distrik. Itu yang sekarang kami kejar,” tutup Abdul Rajab.
