JAYAPURA, Lapbiru.com – Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Pertanian mulai mempercepat pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun Anggaran 2026. Program yang menjadi bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan pangan itu dipastikan melibatkan masyarakat adat serta petani lokal sebagai pelaku utama di lapangan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Komitmen Pelaksana Konstruksi Program Cetak Sawah Rakyat yang digelar di Kota Jayapura, Senin (1/6/2026).
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan kontrak pekerjaan cetak sawah telah ditandatangani pada pertengahan Mei 2026. Saat ini, program tersebut mulai memasuki tahap pelaksanaan di berbagai lokasi yang telah ditetapkan.
Menurut Hermanto, pemerintah ingin memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai standar dan menghasilkan lahan pertanian yang benar-benar produktif.
“Kami sudah membuat komitmen bersama agar pekerjaan cetak sawah ini dilakukan dengan baik dan berkualitas. Yang paling penting, hasilnya nanti bisa dimanfaatkan petani untuk ditanami dan dipanen,” kata Hermanto.
Dia menegaskan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari luas lahan yang dibuka, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat setempat. Karena itu, petani dan kelompok tani diminta menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program.
“Kami menegaskan bahwa masyarakat di wilayah lokasi program harus terlibat aktif. Petani dan kelompok tani harus berada di depan dalam pelaksanaan kegiatan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri( MDF) menyebut program cetak sawah merupakan salah satu program prioritas nasional yang sejak awal tahun telah disosialisasikan kepada masyarakat di berbagai daerah di Papua.
Ia mengatakan, pelaksanaan proyek yang dimulai saat ini menjadi bukti bahwa program yang dicanangkan Presiden RI dan Kementerian Pertanian benar-benar berjalan di Papua.
“Hari ini menjadi titik dimulainya pekerjaan di lapangan. Bagi kami di Papua, ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian sedang dilaksanakan,” ujarnya.
MDF berharap Papua mampu menjadi salah satu daerah percontohan keberhasilan program cetak sawah nasional. Namun, pelaksanaannya harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.
“Keterlibatan dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua sangat penting. Kami ingin program ini memberi manfaat nyata bagi Tanah Papua dan nantinya bisa menjadi tempat belajar bagi daerah lain,” katanya.
MDF juga meminta para bupati, kepala distrik, hingga kepala kampung terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peluang yang dapat diperoleh dari sektor pertanian.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam program ini akan membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Pemprov Papua optimistis program cetak sawah rakyat dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di daerah, sekaligus memperkuat ketersediaan pangan di Papua dalam jangka panjang.
