Jayapura — Benhur Tomi Mano (BTM) barangkali bukan nama baru dalam peta politik Papua. Mantan Wali Kota Jayapura dua periode ini kembali dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) Gubernur Papua 2025. Namun di balik kembalinya ia ke panggung politik, muncul kegelisahan yang tak bisa diabaikan apakah BTM benar-benar representasi rakyat Papua, atau sekadar produk kompromi elite dan kekuatan lokal?
Pertanyaan itu mengemuka dalam pernyataan terbuka Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Anti Rasisme (GEMPAR), Risman Somadayo, yang menyebut politik identitas yang dimainkan kubu BTM sebagai ancaman nyata bagi rekonsiliasi sosial di Papua.”
“Kalau memang BTM dikehendaki rakyat Papua, maka dia sudah menang pada Pilgub 2024 lalu,” ujar Risman kepada wartawan, Selasa(15/7).
“Tapi yang kita lihat hari ini adalah upaya rekayasa sosial, dan pemanfaatan simbol-simbol suku dan agama demi merebut kuasa. Ini bukan demokrasi, ini manipulasi.” tegasnya.
Risman menuding bahwa pendekatan politik identitas yang dipakai oleh pasangan calon nomor urut 1 mencederai semangat kebhinekaan Papua.
Dengan menonjolkan afiliasi suku dan keagamaan secara eksklusif, kampanye tersebut justru menciptakan garis pemisah yang tajam di tengah masyarakat yang plural.
“Papua bukan hanya Jayapura. Papua bukan satu suku. Papua adalah rumah bagi ratusan suku dan kelompok etnis dari pesisir hingga gunung,Jika seorang calon hanya bisa menang dengan mengangkat satu identitas dan mengeksklusi yang lain, maka dia bukan pemimpin. Dia provokator.” kata Risman.
Kekhawatiran Risman berakar pada konteks sosial Papua pasca-2024 yang rapuh, dengan jejak-jejak kekerasan politik dan trauma konflik horizontal yang belum seluruhnya pulih. Menurutnya, penggunaan sentimen kesukuan atau keagamaan dalam kampanye bukan hanya tidak etis, tapi juga sangat berbahaya.
Risman menilai bahwa isu utama Papua saat ini bukan semata soal siapa yang populer di permukaan. Papua, menurutnya, sedang menghadapi krisis mendasar kepercayaan terhadap negara dan keamanan masyarakat sipil.
“Isu krusial Papua bukan cuma elektabilitas. Kita bicara Kamtibmas keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu fondasi hidup bersama bagi semua suku, semua umat. Kalau ini dikorbankan demi kemenangan politik sesaat, maka kita sedang menyiapkan kehancuran,” tegasnya.
Ia menggarisbawahi bahwa pendekatan keamanan di Papua harus adil, menyeluruh, dan tidak bias pada satu komunitas saja. Kepemimpinan strategik, bukan simbolik, menjadi kebutuhan mendesak.
Dalam narasi Risman, BTM digambarkan sebagai tokoh simbolik yang muncul bukan dari kehendak organik masyarakat Papua, melainkan hasil dari kompromi politik yang rapuh dan intervensi pusat.
“Kita tidak butuh pemimpin simbolik. Kita butuh pemimpin strategik, Kalau BTM kembali dipaksakan lewat kekuatan pusat, maka itu bukan kemenangan rakyat Papua. Itu kemenangan kekuasaan atas akal sehat.”. ucapnya.
Bagi GEMPAR dan sejumlah jaringan muda sipil di Papua, PSU 2025 adalah momentum koreksi. Kesempatan untuk memilih pemimpin yang mempersatukan, bukan memecah. Yang memahami kompleksitas Papua sebagai ruang hidup bersama, bukan sebagai ladang kuasa yang bisa dibagi-bagi lewat narasi sektarian.
“Terlalu banyak luka sejarah di Papua. Kalau kampanye dibangun dengan membangkitkan segregasi, maka itu bukan demokrasi itu perpecahan yang disiapkan,” tutup Risman.
Sekedar Informasi, Pemilihan Suara Ulang (PSU) Gubernur Papua dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025, pasca pembatalan hasil Pilgub 2024 karena pelanggaran prosedural. Benhur Tomi Mano, yang kini mendapat sorotan tajam dari berbagai kelompok masyarakat sipil karena dianggap memanfaatkan narasi Indentitas untuk meraih dukungan.
