Jayapura — Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025 belum digelar, namun tensi politik kian menguat. Isu penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Tengah untuk mendukung salah satu pasangan calon kini ramai diperbincangkan.
Apedius Mote, Sekretaris Partai Demokrat Papua sekaligus Sekretaris Tim Koalisi MDF–AR, menilai situasi ini mengancam netralitas institusi negara.
“Kita tengah menyaksikan gejala serius anggaran dan kekuasaan diarahkan secara terstruktur untuk memenangkan satu pasangan calon. Ini praktik yang tidak boleh dibiarkan,” ujar Mote usai menghadiri konsolidasi internal Koalisi KIM Plus Papua, Rabu, 16 Juli 2025.
Mote secara khusus menyoroti peran struktural kader PDIP dalam dinamika ini. Ia mengkritik instruksi politik dari Ketua Umum PDIP yang dinilai telah menggerakkan kepala daerah berlatar PDIP di Papua Raya untuk memenangkan pasangan Benhur Tommy Mano (BTM). “PSU bukan lagi sekadar kontestasi elektoral. Ini ujian sejauh mana negara mampu bersikap netral dalam demokrasi,” tambahnya.
Kecurigaan publik kian menguat ketika muncul dugaan bahwa sebagian dana APBD Papua Tengah dialihkan untuk mendukung logistik dan operasi politik menjelang PSU. Menurut sumber internal yang dihimpun tim investigasi, simpul kekuatan tersebut terkonsentrasi di lingkaran BTM, dengan keterlibatan figur PDIP seperti Meki Nawipa (Gubernur Papua Tengah) dan John Rettob (Bupati Mimika).
“Ini bukan sekadar pertarungan politik, ini pertarungan antara kekuatan rakyat dan hegemoni kekuasaan yang ingin mempertahankan status quo,” ujar Mote, menyiratkan kekhawatiran atas kemungkinan terbentuknya oligarki baru di Papua.
Kekhawatiran itu turut disuarakan oleh para aktivis anti-korupsi. Mereka menilai penggunaan dana daerah untuk kepentingan elektoral adalah bentuk penyimpangan serius. “APBD bukan milik segelintir elite. Itu adalah uang rakyat, bukan alat untuk membiayai ambisi politik,” ujar salah satu aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Di tengah tekanan ini, pasangan Mathiu D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen (MDF–AR) tetap melanjutkan konsolidasi dengan pendekatan akar rumput. Koalisi KIM Plus menyadari medan tarung kali ini bukan hanya soal rivalitas kandidat, tapi juga soal integritas sistem.
“Kalau kepala daerah asal PDIP mulai ikut bermain, maka rakyat harus menjadi penyeimbang. Kami tidak akan melawan dengan cara yang sama, tapi kami akan melibatkan masyarakat sebagai benteng utama demokrasi,” tegas Mote.
Ia juga mengingatkan publik untuk waspada terhadap manuver kekuasaan yang dibungkus dalam bentuk bantuan instan menjelang pencoblosan. “Kalau PSU ini ingin melahirkan pemimpin yang sah dan legitimate, maka intervensi anggaran harus dihentikan. Jika tidak, kita hanya mengulang kekacauan sebelumnya dengan wajah berbeda.” ucapnya.
Baginya, PSU kali ini adalah momen penting untuk menolak pembajakan demokrasi oleh kekuatan modal dan jabatan. “Beberapa kepala daerah bergerak seperti tim sukses, bukan lagi sebagai pelayan rakyat. Tapi masyarakat Papua juga tidak lupa siapa yang tetap berdiri di barisan perubahan,” tandas Mote.
PSU Papua 2025 memang belum digelar. Namun bara pertarungannya telah menjalar ke setiap simpul kekuasaan dan percakapan publik. Jika benar dana rakyat digelontorkan demi satu kubu, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kursi gubernur tapi masa depan demokrasi itu sendiri.
