Tolikara — Lapbiru.com
Wakil Bupati Tolikara, Yotam Wonda, akhirnya angkat suara. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada warganet setelah cuitannya di media sosial memicu reaksi keras dan menjadi polemik.
Permintaan maaf itu disampaikan menyusul viralnya status yang dinilai menyudutkan para pengkritik kebijakan pemerintah daerah. Status tersebut ramai dibahas, menuai dukungan sekaligus kecaman.
“Tidak semua pemimpin memilih menanggapi kritik dari netizen. Kalau saya terkadang merespons dan memberi tanggapan, maafkan saya. Bila saja respons itu dianggap kontroversi bagi netizen,” ujar Yotam, dikutip dari pernyataannya, Rabu( 21/1).
Sebelumnya, Yotam menulis pernyataan bernada keras di media sosial. Ia menyebut kritik yang muncul tidak murni berasal dari masyarakat, melainkan dari kelompok yang gagal secara politik, sakit hati, dan memiliki sentimen pribadi. Ia juga menegaskan hanya kritik yang membangun yang patut disampaikan, bukan hujatan dan penghinaan.
Unggahan itu langsung menyulut perdebatan. Sejumlah warganet menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik. Kritik pun mengalir deras, terutama terkait persoalan infrastruktur dasar di Tolikara.
Beberapa warganet menyoroti kondisi Puskesmas Timori yang disebut tidak memiliki tenaga kesehatan dan obat-obatan. Keluhan lain datang dari warga yang mempertanyakan kondisi jalan penghubung Tolikara–Puncak Jaya, yang disebut tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kritik ini bukan soal politik, tapi soal pelayanan dasar,” tulis salah satu warganet dalam kolom komentar.
Menanggapi hal itu, Yotam mengakui bahwa caranya merespons kritik di media sosial bisa menimbulkan salah tafsir. Ia menegaskan tidak bermaksud menutup ruang kritik, apalagi mengabaikan aspirasi masyarakat.
Polemik ini kembali mengingatkan bahwa media sosial menjadi ruang sensitif bagi pejabat publik. Setiap pernyataan, sekecil apa pun, bisa berdampak luas.
Terlebih ketika menyangkut persoalan pelayanan dan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga.
