Ramses Wally: “Kalau Serius, Ubah Nama Jadi Provinsi Tabi!”
Jayapura, — Tokoh adat Sentani Yo Ondofolo Kampung Babrongko, Ramses Wally, SH, mengungkapkan fakta menarik di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 6 Agustus mendatang.
Ia menyatakan bahwa dari tujuh wilayah adat di Papua, hanya satu yang belum pernah menjabat sebagai Gubernur Papua: wilayah selatan atau suku Animha.
“Satu-satunya wilayah adat yang belum pernah memimpin Papua adalah wilayah selatan, yakni suku Animha,” ujar Ramses saat ditemui di Jayapura.
Ramses secara tegas menanggapi narasi politik yang menyebut bahwa Gubernur Papua harus berasal dari “anak Tabi”. Ia menyebut klaim tersebut sebagai bentuk euforia politik identitas yang tidak berdasar hukum, diskriminatif, dan merusak semangat persatuan.
“Kalau merasa anak Tabi yang paling cerdas, perjuangkan saja ganti nama provinsi ini menjadi Provinsi Tabi atau Tabi Papua. Jangan mengklaim kursi Gubernur seolah-olah itu warisan suku tertentu,” tegasnya.
Tidak Ada Dasar Hukum Gubernur Harus dari Suku Tertentu
Ramses menjelaskan bahwa baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 6 Tahun 2014, maupun regulasi dari Kementerian Dalam Negeri, tidak ada satu pun ketentuan yang menyebutkan bahwa jabatan kepala daerah harus berasal dari suku atau wilayah adat tertentu.
“Yang penting adalah Orang Asli Papua (OAP). Tidak disebut harus dari Tabi, Saireri, Laapago, atau lainnya. Jadi jangan mengadu domba masyarakat dengan narasi etnosentris,” jelas Ramses.
Usulkan Kesempatan Bagi Animha
Sejarah menunjukkan bahwa enam dari tujuh wilayah adat di Papua sudah pernah memimpin provinsi ini. Satu-satunya yang belum adalah wilayah Animha, yang meliputi Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel.
“Kalau bicara soal keadilan representatif, maka sudah waktunya wilayah selatan, yaitu Animha, diberi kesempatan untuk memimpin Papua,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Ramses menyatakan dukungannya terhadap Komjen Pol. (Purn.) Matius D. Fakhiri, tokoh asal Animha, sebagai calon Gubernur Papua periode 2025–2030.
“Beliau putra terbaik dari selatan. Sudah saatnya Animha memimpin. Kita bersatu untuk keadilan dan kesetaraan Papua,” tandasnya.
Seruan Tinggalkan Politik Identitas Sempit
Ramses juga mengimbau seluruh elemen masyarakat Papua untuk meninggalkan politik identitas yang sempit dan membahayakan persatuan. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, bukan asal-usul.
“Papua ini rumah besar. Jangan kita sobek dengan politik sukuisme. Mari kita bangun Papua dengan semangat keadilan dan kebersamaan,” pungkasnya.
