Oleh: Karmin Lasuliha
(Penulis adalah Pendiri Yayasan Bina Generasi Papua)
Di bawah langit Kampung Ongan Jaya, tepat pukul 10.00 saat matahari mematri bayang-bayang di tanah Wilayah Pembangunan IV, Bupati Jayapura berdiri bukan sebagai birokrat yang dingin, melainkan sebagai nakhoda yang membawa sebuah “pikiran gila”, sebuah keberanian radikal untuk mendobrak kebekuan pembangunan.
Di hadapan rakyat Distrik Yapsi, Musrenbang 2027 diletakkan bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan sebuah kontrak sosial yang ditulis dengan tinta keberpihakan.
Bupati menegaskan bahwa pembangunan Jayapura tak lagi boleh berjalan di tempat, ia membutuhkan lompatan eksponensial yang lahir dari sinergi antara visi pemimpin dan keringat rakyatnya.
Bagi Bupati, kedaulatan sebuah daerah dimulai dari perut dan martabat rakyatnya. Maka, 32 unit traktor pertanian disiapkan pemerintah untuk meneggqrap tanah pertanian dan memenangkan perang melawan kemiskinan.
“Wilayah ini sangat potensial, sayur dan buah buahan harus menjadi identitas wilayah ini” tegasnya. Ia memastikan setiap butir hasil pertanian dari wilayah ini mampu menembus pasar dan menjadi kemakmuran nyata. Namun, keberpihakan ini mencapai puncaknya saat ia bicara soal jati diri, pada 13 Maret nanti, lebih dari 200 Ondoafi akan dikukuhkan melalui lounching honorarium resmi.
“Ondoafi adalah harga diri kita,” tegasnya, sebuah maklumat bahwa adat bukan lagi sekadar pelengkap seremoni, melainkan pilar penyangga pembangunan yang diakui secara konkret oleh negara.
Namun, ruang dialog bagi perwakilan Distrik membuka tabir yang selama ini tersembunyi di balik hutan Unurum Guay dan Kaure. Piter Aogor dari Nandarsi membawa kabar pedih tentang orang sakit yang harus dipikul karena pengerasan jalan lima kilometer yang tak kunjung usai dari periode ke periode, sementara Robertus Uruban dari DAS Optim menuntut keadilan ruang melalui kehadiran sawah dan sikapnya menerima program transmigrasi lokal.
Mendengar itu, Bupati tidak bersembunyi di balik tameng protokoler; ia menyerap setiap keluh kesah tersebut sebagai instruksi langsung. Ia memerintahkan agar setiap derita rakyat dicatat dengan tajam, karena baginya, birokrasi yang gagal mendengar adalah birokrasi yang sedang mengkhianati mandat rakyat.
Sebagai jawaban atas isolasi geografis, Bupati menjanjikan pemekaran distrik sebagai pisau bedah untuk memotong rentang kendali yang selama ini mencekik efisiensi pelayanan. Ambisinya jernih, membuka jalan tembus ke Wamena sebagai urat nadi ekonomi baru yang akan mengubah wajah ekonomi wilalyah IV.
Tak hanya itu, ia menempatkan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan yang menjadi domain pemerintah Kabupaten sebagai prioritas utama di wilayah IV dalam RKPD 2027, memastikan bahwa di masa depan, tidak boleh ada lagi nyawa yang dipertaruhkan di atas tandu hanya karena akses yang terputus.
Keberpihakan Bupati juga menyentuh aspek perlindungan sosial dan kesehatan mental masyarakat. Atas mandat masyarakat, Bupati menggandeng TNI dan Polri, ia menyatakan perang terbuka terhadap peredaran minuman keras dan judi togel yang merusak tatanan moral di Wilayah Pembangunan IV selama ini.
“Kasih mempersatukan perbedaan” bukan sekadar motto yang terpajang di dinding kantor, melainkan hukum tertinggi untuk memastikan toleransi di Yapsi tetap terjaga tanpa rasisme, karena baginya, setiap anak anak di atas tanah ini memiliki hak yang sama untuk hidup bermartabat.
Terhadap korporasi yang berpijak di tanah Jayapura, Bupati menegaskan bahwa kontribusi perusahaan kepada masyarakat lokal bukan lagi sebuah opsi, melainkan kewajiban yang sedang ia kawal secara pribadi melalui pertemuan-pertemuan strategis.
Ia ingin memastikan bahwa investasi yang masuk adalah investasi yang memanusiakan rakyat, bukan yang meminggirkan pemilik tanah. Dukungan terhadap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan fasilitas kesehatan serta rekonstruksi kantor distrik di Kaure dan fasilitas publik di Airu menjadi bukti bahwa visinya adalah integrasi total antara kebutuhan lokal dan agenda nasional.
Di penghujung narasi Ongan Jaya, Bupati Jayapura menitipkan sebuah harapan besar, bahwa setiap butir kesepakatan hari ini harus tereksekusi tanpa sisa pada tahun 2027.
Ia meminta rakyat untuk berhenti mengeluh dan mulai bersatu dalam gerak pembangunan, karena sebuah daerah hanya bisa terbang tinggi jika pemerintah, pemuda, perempuan, tokoh adat, dan tokoh agama berjalan dalam satu irama.
Di Ongan Jaya, sang Bupati telah meletakkan garis batas, bahwa pemerintahannya tidak akan pernah membiarkan rakyat berjalan sendirian memikul beban sejarah. Pembangunan adalah ibadah, dan kesejahteraan rakyat adalah muara dari segala “pikiran gila” yang ia perjuangkan.
