Nabire – Lapbiru.com
Situasi di Kapiraya, wilayah perbatasan Mimika dan Deyai, kembali memanas. Konflik yang sejak lama membara kini dinilai makin rawan. Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, menilai ada yang tidak beres di balik sengketa tapal batas itu. Ia menduga konflik tak berdiri sendiri, melainkan disusupi kepentingan lain, termasuk aktivitas emas ilegal.
Dikonfirmasi vie seluler, Rabu (11/2/2026), John berbicara lugas. Ia meminta aparat kepolisian tak tinggal diam melihat rangkaian kekerasan yang terjadi sejak 2024.
“Yang belum kelihatan itu penegakan hukumnya. Dari 2024 sampai 2026 ada penganiayaan, ada rumah dibakar. Tapi proses hukumnya tidak nampak,” katanya.
Menurut dia, kondisi itu membuat orang merasa bebas bertindak sesuka hati. Main hakim sendiri seolah jadi jalan pintas karena hukum dianggap tak berjalan.
Ia mendesak Polres Mimika segera memproses siapa pun pelaku kekerasan, tanpa melihat kelompok mana yang terlibat.
“Jangan tunggu urusan tapal batas selesai baru bergerak. Kalau ada pidana, ya pidana harus jalan. Jangan biarkan pembicaraan batas wilayah dirusak oleh tindakan kriminal,” tegasnya.
Sorotan John tak berhenti di soal hukum. Ia juga mengungkap dugaan adanya kepentingan investasi di balik kisruh tersebut. Aktivitas pendulangan emas ilegal di Wakia disebut-sebut ikut memperkeruh keadaan.
“Saya ikuti sejak awal. Kegiatan di Wakia itu tidak lepas dari pendulangan. Patut diduga ada kepentingan yang bermain di sana,” ujarnya.
Ia meminta semua pihak jernih melihat persoalan. Mana urusan tambang ilegal, mana sengketa batas adat, dan mana murni tindak pidana. Menurutnya, jika dicampur-aduk, masyarakatlah yang jadi korban.
“Saya khawatir Wakia ini sengaja dipelihara jadi tempat orang diadu domba. Jangan sampai masyarakat jadi alat untuk kepentingan tertentu,” katanya lagi.
Untuk solusi jangka panjang, DPR Papua Tengah mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Tim penanganan konflik sebenarnya telah dibentuk sejak Desember. Namun, tahapan pemetaan wilayah adat belum dijalankan.
John menilai, penyelesaian tapal batas tak bisa hanya lewat rapat di atas meja. Kedua pihak Suku Mee dan Suku Kamoro harus duduk bersama, lalu turun langsung ke lapangan memastikan batas wilayah secara terbuka.
“Harus ada pemetaan yang jelas supaya masing-masing tahu batasnya. Kalau sudah jelas, orang bisa saling hormat,” ucapnya.
Ia juga memastikan pimpinan DPR sudah bertemu gubernur untuk membahas konflik Kapiraya. Pemerintah, kata dia, berjanji akan menindaklanjuti dalam waktu dekat seiring proses anggaran yang mulai berjalan.
“Kami minta atensi serius. Tim sudah ada, tinggal kerja maksimal,” pungkasnya.
