Oleh: Karmin Lasuliha
(Pendiri Yayasan Bina Generasi Papua)
Gagasan Papua Utara terdengar indah. Pelayanan lebih dekat. Rentang kendali lebih pendek. Pemerintahan tak lagi terasa jauh seperti ujung cakrawala. Masalahnya sederhana uangnya tidak ada.
Papua induk sedang berdiri di tanah yang rapuh. APBD 2026 hanya sekitar Rp2,03 triliun. Itu pun belum cukup menutup belanja daerah yang tembus Rp2,27 triliun. Selisihnya? Ditambal dari SiLPA. Dari sisa napas tahun lalu.
Ini bukan sekadar hitung-hitungan akuntan. Ini soal logika hidup sehari-hari. Ketika dapur saja sudah ngos-ngosan, membangun dapur baru jelas berisiko. Bahkan nekat.
Pendapatan Papua masih sangat bergantung pada pusat. Transfer pemerintah pusat mencapai Rp1,46 triliun. Sementara PAD hanya Rp563 miliar. Artinya, kaki fiskal Papua belum berdiri sendiri. Masih bertumpu pada tongkat bantuan.
Dalam kondisi seperti ini, memekarkan wilayah sama saja membagi kantong yang sudah bocor. Bukan memperkuat, justru melemahkan. Bukan melahirkan kemandirian, melainkan memperbanyak ketergantungan.
Ada yang bilang, pemekaran adalah jalan keluar dari birokrasi gemuk. Itu tidak sepenuhnya salah. Tapi birokrasi yang ramping pun butuh bensin.
Kantor baru, pegawai baru, fasilitas baru semuanya butuh anggaran. Tanpa itu, pelayanan hanya akan jadi slogan di dinding.
Gubernur Papua, lewat pernyataannya yang lugas, sebenarnya sedang bicara jujur. Ia tidak sedang menghambat mimpi orang Papua. Ia sedang mengingatkan bahwa mimpi tanpa bekal bisa berubah jadi mimpi buruk.
Pemekaran bukan dosa. Tapi memekarkan wilayah tanpa kesiapan fiskal adalah perjudian. Taruhannya bukan nama provinsi, melainkan hidup rakyat sehari-hari sekolah, puskesmas, jalan, dan layanan dasar yang sudah pas-pasan.
Papua Utara tidak boleh lahir sebagai bayi prematur. Bergantung pada inkubator subsidi, berharap pada dana yang bisa naik-turun sesuai cuaca politik nasional.
Soal Papua Utara hari ini bukan soal setuju atau menolak. Bukan soal siapa pro dan siapa kontra. Ini soal kemampuan. Soal keberanian berkata kita belum siap.
Karena membangun daerah bukan soal memperbanyak peta administrasi. Tapi memastikan rakyat tidak semakin jauh dari kesejahteraan, hanya karena ambisi datang terlalu cepat.
