Jayapura — Lapbiru.com
Papua Corruption Watch (PCW) bersiap merombak struktur organisasi pada awal April 2026 di Jayapura. Langkah ini diambil untuk memperkuat pengawasan publik di tengah maraknya dugaan praktik korupsi di Tanah Papua.
Restrukturisasi diawali dengan pertemuan bersama para pendiri PCW, yakni Muhammad Rifai Darus, Hasbi Suaeb, Eddy Way, Diter Wospakrik, dan Muflih Musaad. Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan pembenahan internal organisasi.
Fokusnya jelas. PCW ingin merapikan struktur sekaligus mempertegas arah gerakan ke depan.
Langkah ini muncul setelah PCW menerima banyak laporan masyarakat. Isinya beragam, mulai dari dugaan penyalahgunaan kewenangan hingga indikasi jual beli jabatan di sejumlah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di enam provinsi Papua.
Koordinator Hukum dan Data PCW, Taufik D, SH, mengatakan situasi ini sudah mengkhawatirkan. Menurut dia, praktik semacam itu bisa merusak kepercayaan publik.
“Laporan masyarakat makin banyak. Salah satu yang mencuat itu dugaan jual beli jabatan di berbagai daerah. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Taufik, Jumat (27/3/2026).
Dia menegaskan, pengawasan publik harus diperkuat. Tanpa kontrol, praktik korupsi akan terus berulang dan berdampak luas.
Bukan hanya merugikan keuangan negara. Pembangunan daerah juga bisa tersendat.
Lewat restrukturisasi ini, PCW juga menyiapkan langkah lain. Kampanye antikorupsi akan digencarkan, terutama menyasar kalangan muda.
“Kesadaran masyarakat harus dibangun. Pencegahan korupsi tidak bisa hanya dari pemerintah, tapi juga dari publik,” ujarnya.
PCW berharap pembenahan ini menjadi momentum untuk menghidupkan kembali peran masyarakat sipil dalam mengawal pemerintahan yang bersih di Papua.
