” Dari lembah hingga pesisir Danau Sentani, kader PPP berjalan bersama Matius D. Fakhiri menyapa warga, mendengar keluh kesah mereka, dan menguatkan tekad: politik harus hadir di tengah rakyat, bukan di balik meja kekuasaan “
Jayapura – Di pagi yang masih berkabut di pinggiran Danau Sentani, deru perahu kayu menyibak air. Di dalamnya, Matius D. Fakhiri duduk berdampingan dengan sejumlah tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bukan sedang berkampanye di podium, bukan pula sesi formal di kantor partai. Mereka sedang dalam perjalanan ke sebuah kampung terpencil, yang belum tersentuh pembangunan layak.
Perjalanan ini bukan kali pertama. Sejak PPP resmi menyatakan dukungan politik kepada pasangan Matius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MDF-AR), partai berlambang Kabah itu memutuskan untuk tidak sekadar memberi rekomendasi dari balik meja. Mereka memilih mendampingi langsung menyusuri lorong-lorong desa, mendengarkan jeritan warga, dan merasakan denyut Papua dari tanahnya yang basah.
“Kami tidak hanya mendukung dengan tanda tangan dan baliho,” ujar Sekretaris DPW PPP, Abdul Rahim G , saat ditemui di Mamberamo Raya.
“Kami berjalan bersama MDF, karena kami melihat kejujuran dan keberpihakan nyata dalam dirinya.” katanya.
Dalam lawatan politik yang lebih menyerupai perjalanan sosial, MDF dan tim PPP mendatangi kampung-kampung di wilayah Tabi dan Saireri. Di Distrik Bonggo Kabuten Sarmi, seorang mama Papua menangis saat MDF memegang tangannya dan berjanji memperjuangkan air bersih dan puskesmas yang layak. “Kalau hanya datang bawa janji, lebih baik pulang saja,” ucap mama itu tegas.
MDF tidak menjawab panjang. Ia menunduk, lalu berdiri dan mengajak timnya langsung melihat sumber air rusak yang dikeluhkan. Hari itu juga, PPP mendata masalah tersebut dan mengkoordinasikannya dengan relawan teknis. Di sinilah PPP menunjukkan transformasi: dari partai ideologis menjadi partai yang ikut kerja nyata.
Sekrtearis DPW PPP Papua, Abdul Rahim G menyebut pendekatan ini sebagai politik pendampingan.
“Bukan rakyat yang harus mendatangi kami, tapi kami yang harus datang, dengar, dan bergerak,” ujarnya. PPP, katanya, menjadikan MDF sebagai simbol perjuangan baru di Papua seorang aparat yang berani melawan arus politik identitas dan lebih memilih rekonsiliasi sosial.
Banyak yang terkejut ketika PPP memberikan rekomendasi kepada MDF, bukan kepada tokoh-tokoh lama yang dianggap lebih “pasti menang”. Tapi, di sinilah letak pertaruhannya.
“Kami tidak mau terjebak pada politik pragmatis. MDF adalah sosok yang mendengar sebelum bicara, yang bekerja sebelum bicara di atas panggung,” kata Rahim.
Tak sedikit pula tantangan yang dihadapi PPP atas keputusan ini. Ada tekanan dari elite, bahkan ancaman pembelotan. Tapi struktur PPP di Papua relatif solid, terutama karena mereka dilibatkan langsung dalam kerja-kerja lapangan MDF.
Tak ada jarak antara partai dan calon, semuanya menyatu dalam satu gerak: menyapa dan melayani rakyat.
“Baru kali ini, saya merasa partai bukan cuma hadir saat kampanye,” ujar Yohana, guru honorer di wilayah Yapen. Ia terkejut saat MDF datang ditemani relawan PPP dan bertanya soal pendidikan dasar. Sehari setelah kunjungan itu, mereka menerima bantuan buku dan perangkat ajar dari komunitas relawan MDF yang dibentuk PPP Di Yapen
Perjalanan MDF dan PPP menjelma semacam roadshow yang membumi. Tidak ada panggung megah, tidak ada sorotan kamera besar. Hanya rombongan kecil dengan ransel dan catatan, menyisir kampung dan mendengar suara-suara kecil yang selama ini tenggelam dalam hingar bingar kampanye.
Bagi PPP, ini bukan sekadar upaya memenangkan PSU Papua pada 6 Agustus nanti. Ini adalah upaya mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap politik sebagai alat perubahan. Dan MDF, dengan seluruh latar belakang dan rekam jejaknya, menjadi medium yang ideal bagi agenda itu.
“Papua sedang butuh penyembuhan. Kami tidak bisa menyembuhkan dengan retorika. Harus dengan kehadiran, sentuhan, dan komitmen nyata,” kata MDF dalam sebuah pertemuan kecil bersama tokoh adat di Distrik Numfor Kabupaten Biak.
