Jayapura, – Musim politik Papua kembali memanas. Tiga nama disebut berturut-turut dalam agitasi digital dan seruan penolakan: Bahlil Lahadalia, Mathius D. Fakhiri, dan Abisai Rollo. Mereka dituduh sebagai “boneka negara”, “perusak alam”, dan “rasis terhadap orang asli Papua” (OAP). Tapi, apakah benar tuduhan itu punya dasar yang cukup?
Alih-alih tunduk pada stigma, rekam jejak ketiganya menunjukkan hal berbeda. Redaksi Laporanlangitbiru coba menelusuri jalur kebijakan, langkah politik, dan posisi publik mereka melalui berbagai sumber. Hasilnya menunjukkan fakta yang lebih kompleks dan tak semata hitam-putih.
Bahlil mungkin pejabat yang paling sering dikaitkan dengan isu tambang nikel di Raja Ampat. Sebagai Menteri ESDM dan Ketua Umum Golkar, ia memikul beban besar di tengah polemik perizinan tambang PT Gag Nikel.
Namun pada 7–10 Juni 2025, Bahlil turun langsung ke Pulau Gag, melihat kerusakan lingkungan yang disorot masyarakat. Hasilnya? Ia memerintahkan penghentian sementara operasional dan mencabut izin tiga perusahaan yang dinilai tidak patuh prosedur.
“Kami tidak akan kompromi jika lingkungan dan masyarakat dirugikan. Ini wilayah geopark dunia,” ujar Bahlil di Sorong, dikutip dari Kompas (10/6).
Ia bahkan menyarankan penyelesaian lewat hukum adat mekanisme lokal yang jarang dipertimbangkan dalam perizinan tambang nasional. Tidak banyak menteri yang berani menyandingkan hukum negara dan adat dalam satu forum.
Sosok MDF dikenal luas sebagai mantan Kapolda Papua yang membawa pendekatan dialogis dan non-represif. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua, ia aktif mendatangi kampung, menghadiri forum lintas agama, dan merancang grand design pembangunan berbasis kearifan lokal.
Salah satu langkah konkret MDF adalah peluncuran visi “Papua Berkeadilan dan Berkelanjutan” yang menyatukan prinsip pembangunan ekonomi dengan penghormatan atas hak ulayat. Buku visinya dibedah oleh akademisi di Uncen dan mendapat pujian karena pendekatannya yang rasional dan kontekstual.
“MDF ini jembatan antar-wilayah dia tidak punya beban masa lalu politik,” kata Henry Jonadab Ukru., Aktifis politik lokal.
Tuduhan bahwa ia “alat Golkar” tidak berdasar kuat, sebab MDF bukan kader struktural partai, melainkan tokoh non-partai yang diusung karena rekam jejak dan kedekatannya dengan komunitas akar rumput.
Nama Abisai Rollo belakangan disorot karena video pernyataannya tentang “orang gunung yang sering demo” viral di media sosial. Kritik datang dari beberapa tokoh adat Pegunungan. Namun, dalam klarifikasi publik, ABR mengakui kekhilafan narasi dan mengajak semua warga hidup berdampingan.
“Kami semua satu Papua. Saya tidak pernah ingin membedakan. Kalau ucapan saya keliru, mari kita luruskan,” kata ABR dikutib Cenderawasih Pos (12/6).
Namun tak bisa diabaikan, di balik kontroversi itu, ABR telah mencatatkan berbagai capaian: dari penerangan kampung hingga internet gratis, dari hibah tanah untuk istana negara hingga penguatan UMKM Port Numbay.
Di masa jabatan awalnya, ia menghapus pungutan bagi OAP untuk layanan publik dasar dan meluncurkan program santunan duka bagi keluarga kurang mampu.
Narasi publik di Papua kerap dikotakkan: antara “pemberontak” dan “boneka negara”, antara “nasionalis” dan “pengkhianat adat”. Tapi dalam politik modern, batas itu mengabur.
Bahlil, MDF, dan ABR bukan tanpa cela, namun juga bukan tanpa kontribusi. Mereka bukan tokoh sempurna, tapi mereka menunjukkan kapasitas mendengar, merespons, dan belajar.
Papua tidak butuh pemimpin tanpa kritik. Papua butuh pemimpin yang mau memperbaiki diri, menyambungkan adat dan negara, mendengar suara rakyat tapi tetap punya keberanian mengambil keputusan sulit.
Tiga nama itu bisa dikritik, tetapi bukan untuk dihapuskan begitu saja dari percakapan publik. Sebab dalam demokrasi, perbaikan lahir dari keterlibatan, bukan penghakiman.
Dan jika ada satu kesimpulan penting kebenaran tak bisa dibangun hanya dari kemarahan. Ia perlu fakta, konteks, dan niat baik dari semua pihak.
