Oleh: Musri Rumalessin
Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025, suasana politik lokal memanas. Kampanye di lapangan tak hanya menyasar program atau rekam jejak kandidat, tetapi juga berubah menjadi ajang produksi narasi tuduhanterutama terhadap pasangan calon Mathius D. Fakhiri–Aryoko Rumaropen (MDF–AR).
Salah satu narasi yang menguat adalah tudingan keterlibatan MDF dalam bisnis tambang, bahkan dikaitkan dengan istilah populer era lama “Papa minta saham.” Tuduhan ini dilempar tanpa bukti yang jelas, namun telah menyebar dan dibingkai sebagai bentuk resistensi terhadap investasi dan eksploitasi sumber daya alam di Papua.
Tak hanya MDF, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga turut terseret dalam pusaran isu yang sama.
Kritik terhadap elite politik tentu sah dan perlu. Namun ketika kritik disampaikan tanpa data, hanya bersandar pada rumor, dan mengandalkan sentimen anti-pusat sebagai bahan bakar politik, maka publik berisiko terseret dalam pusaran manipulasi informasi.
Yang lebih disayangkan, narasi semacam ini justru datang dari kubu politik yang sebelumnya mengklaim sebagai penjaga suara rakyat yakni Kubu 01, BTM–CK.
Narasi tentang keterlibatan MDF dalam bisnis tambang berangkat dari tuduhan bahwa keluarganya disebut memiliki usaha pertambangan di sejumlah wilayah seperti Keerom dan Airu.
Tetapi sampai hari ini, belum ada satu pun laporan audit resmi, dokumen dari Kementerian ESDM, atau catatan hukum yang menyatakan MDF menyalahgunakan kewenangan atau ikut bermain dalam perizinan tambang.
MDF sendiri adalah mantan Kapolda Papua, dengan rekam jejak cukup kuat dalam menjaga stabilitas keamanan, membangun pendekatan lunak dengan tokoh adat dan agama, serta dikenal dekat dengan akar rumput.
Justru kapasitas inilah yang membuat ia dianggap mampu menjembatani relasi antara pusat dan daerah sesuatu yang kini sangat dibutuhkan Papua dalam konteks otonomi dan pemulihan ekonomi.
Tudingan bahwa MDF mendorong proyek strategis nasional saat menjabat Kapolda justru memperlihatkan ketidaktahuan lawan politiknya tentang fungsi institusional aparat negara.
Seorang Kapolda memang bertugas mengamankan setiap program pemerintah, termasuk proyek PSN. Tuduhan semacam itu sama artinya dengan menyalahkan seorang petugas keamanan karena menjaga ketertiban saat presiden berkunjung ke daerah.
Kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Raja Ampat juga menuai spekulasi liar. Dikatakan bahwa penghentian sementara tambang di wilayah tersebut adalah upaya politik terselubung demi kepentingan MDF–AR. Padahal, keputusan tersebut bagian dari tindak lanjut evaluasi perizinan perusahaan tambang yang melanggar ketentuan konservasi.
Tidak ada indikasi bahwa keputusan itu bermotif politik elektoral.
Bahlil memang bukan orang asli Papua secara genealogis, tapi ia besar dan dididik di Fakfak. Sebelum masuk kabinet, ia menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI organisasi yang menjadi kawah candradimuka bagi pengusaha muda di Indonesia.
Tuduhan bahwa ia hadir hanya untuk mengatur “jatah saham” adalah gambaran dari trauma masa lalu yang tidak kontekstual dengan situasi saat ini.
Jika kehadiran menteri dipolitisasi, pertanyaannya: mengapa kehadiran pejabat lain yang mendukung kandidat BTM–CK tidak mendapat kritik yang sama? Mengapa standar ganda ini terus dibiarkan?
Narasi “Papa minta saham” memang memiliki daya pikat. Ia kuat secara retorik, menyentuh keresahan publik, dan mudah dikapitalisasi menjadi alat kampanye. Tapi penggunaan narasi ini secara sembarangan justru melemahkan kritik itu sendiri.
Papua memang mengalami banyak luka akibat eksploitasi sumber daya alam. Tapi luka itu tidak bisa disembuhkan dengan menolak semua bentuk investasi, atau dengan mencurigai semua tokoh yang pernah bersinggungan dengan kebijakan pusat.
Yang dibutuhkan Papua saat ini bukan hanya keberanian untuk melawan penindasan, tetapi juga kecerdasan untuk membedakan siapa yang sungguh-sungguh bekerja, dan siapa yang hanya menjual ketakutan.
Matius D Fakhiri bukan tokoh sempurna. Namun ia hadir dengan kombinasi pengalaman keamanan, jaringan pemerintahan, serta kedekatan sosial-kultural yang dapat menjembatani kepentingan Papua di masa depan. Jika Papua ingin keluar dari jebakan eksploitasi dan marginalisasi, ia memerlukan pemimpin yang paham medan birokrasi sekaligus memahami isi hati masyarakatnya sendiri.
Kepanikan politik kubu 1 BTM- CK menjelang PSU seharusnya tidak mendorong siapa pun untuk menebar fitnah dan menciptakan musuh palsu.
Justru inilah saatnya membuka ruang debat yang sehat, jujur, dan berbasis data. Masa depan Papua terlalu penting untuk diserahkan pada narasi emosional tanpa dasar.
Jika publik tidak kritis membedakan antara kritik yang membangun dan kampanye yang membusuk, maka kita semua sedang menyambut era baru demokrasi yang retorika tanpa substansi, tanpa arah.
