Jayapura –Lapbiru.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua resmi menyerahkan aset bergerak dan tidak bergerak tahap kedua senilai Rp329,22 miliar kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Penyerahan dilakukan Senin (29/12) di ruang rapat Kantor Gubernur Papua, Jayapura.
Penyerahan aset tersebut merupakan kewajiban hukum provinsi induk pascapembentukan daerah otonomi baru (DOB), sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Seluruh aset diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah (BMD) Tahap II.
Aset yang diserahkan meliputi tanah, gedung, jalan, jembatan, kendaraan operasional, hingga ambulans.
Seluruhnya berada di wilayah administrasi Provinsi Papua Pegunungan dan telah dilengkapi dokumen resmi.
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan, sejak penyerahan dilakukan, aset tersebut tidak lagi dicatat sebagai milik Pemprov Papua.
“Ini kewajiban hukum. Aset yang berada di wilayah Papua Pegunungan tidak boleh lagi menjadi beban administrasi provinsi induk,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masih terdapat beberapa aset bergerak yang secara fisik berada di luar wilayah Papua Pegunungan.
Aset tersebut akan diserahkan secara bertahap seiring dengan pembenahan administrasi dan pendataan.
Menurut Fakhiri, proses pembagian aset untuk DOB di Papua kini hampir rampung. Penyerahan aset untuk Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan telah lebih dulu diselesaikan.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyampaikan apresiasi atas penyerahan aset tersebut.
Ia menilai langkah ini sangat membantu pemerintahannya, terutama dalam mengurangi beban pajak dan biaya pemeliharaan aset.
“Ini contoh baik dalam penataan aset pemerintahan. ASN juga harus memahami bahwa aset negara wajib dikelola sesuai aturan,” kata John Tabo.
Ia memastikan seluruh aset yang diterima akan dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat Papua Pegunungan.
Penyerahan aset ini menjadi bagian penting dalam masa transisi pemerintahan DOB Papua.
Meski masih menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, dukungan pemerintah pusat melalui dana otonomi khusus diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan.
