SENTANI, Lapbiru.com – Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jayapura, Frangklin Wahey, menyoroti oknum wakil rakyat yang dinilainya gemar melontarkan kritik tanpa menyampaikan fakta secara utuh kepada masyarakat.
Menurutnya, DPR bukan tempat membangun provokasi, melainkan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai aturan.
Pernyataan itu disampaikan Frangklin menyikapi polemik yang belakangan mencuat di Kabupaten Jayapura.
Ia menegaskan aspirasi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) terkait persoalan tersebut kini sudah ditangani DPRK Kabupaten Jayapura melalui Panitia Khusus (Pansus).
Frangklin juga mengaku prihatin dengan munculnya kelompok yang mengatasnamakan pengusaha OAP untuk menekan kepala daerah. Ia bahkan menduga kelompok tersebut berasal dari kubu yang menjadi lawan politik pada Pilkada Kabupaten Jayapura 2024.
Menurutnya, persoalan yang sudah masuk ke mekanisme DPRK seharusnya tidak lagi dijadikan alasan untuk membangun tekanan terhadap pemerintah daerah.
“Tugas anggota DPR hanya tiga, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kita wajib bekerja sesuai prosedur, ada mekanisme dewan dan tata tertib yang harus dipatuhi,” kata Frangklin. Kamis, (2/7/2026).
Ia menegaskan, wakil rakyat harus mampu memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat ketika ada program pemerintah yang belum berjalan. Bukan justru menggiring opini atau menyalahkan pemerintah tanpa dasar yang jelas.
“Kalau rakyat bertanya kenapa anggaran atau program belum berjalan, tugas kita menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Jangan memprovokasi masyarakat dengan informasi yang tidak benar lalu terus menyalahkan pemerintah,” tegasnya.
Frangklin menjelaskan, sejumlah program daerah belum dapat berjalan optimal karena adanya pengurangan dana transfer ke daerah, keterbatasan fiskal, kebijakan efisiensi anggaran, serta penyesuaian terhadap sejumlah program nasional.
Kondisi itu, Lanjutnya, berdampak langsung pada kemampuan APBD membiayai berbagai program pembangunan.
Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak didukung fakta. Menurutnya, transparansi informasi jauh lebih penting agar publik memahami situasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
Frangklin juga mengajak seluruh unsur pemerintahan, baik DPR maupun pemerintah daerah, memperkuat sinergi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga pembangunan tetap berjalan.
“Jadilah wakil rakyat yang kritis, terstruktur, dan beretika. Kemajuan daerah ditentukan oleh kerja sama semua pihak, bukan dengan saling menyalahkan atau membangun provokasi,” pungkasnya.
