JAKARTA, Lapbiru.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2026 di Ballroom KKP, Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Kehadirannya menjadi langkah Pemerintah Provinsi Papua untuk mengawal peluang masuknya program strategis sektor kelautan dan perikanan ke Bumi Cenderawasih.
Rakornas yang digelar pada 2–3 Juli itu mengangkat tema Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan daerah guna menyelaraskan program prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan.
Dalam pertemuan itu, KKP memaparkan sejumlah program unggulan Tahun Anggaran 2026. Mulai dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa, pembangunan kawasan budidaya udang terintegrasi, pengembangan budidaya tematik, percepatan swasembada garam, hingga modernisasi armada kapal perikanan nasional.
Seluruh program tersebut didukung anggaran sekitar Rp13 triliun. Pemerintah menargetkan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu penopang utama swasembada protein sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Bagi Papua, forum nasional ini membuka peluang memperjuangkan berbagai program yang sesuai dengan potensi daerah. Papua memiliki wilayah laut yang luas, garis pantai yang panjang, serta sumber daya perikanan yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara maksimal.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan pemerintah daerah siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar potensi kelautan Papua dapat berkembang lebih cepat dan memberi dampak langsung bagi masyarakat pesisir.
“Papua memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Kami ingin potensi itu dikelola secara optimal melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Rakornas ini juga menjadi forum sinkronisasi penyusunan program dan penganggaran tahun 2027. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan menyusun langkah yang lebih terarah sehingga pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama nelayan dan warga pesisir Papua.
