NABIRE, Lapbiru.com – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Tengah, Nason Utty, melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Ia menilai pemerintah provinsi belum menunjukkan langkah nyata menghadapi rentetan konflik bersenjata, meningkatnya kriminalitas, hingga krisis kemanusiaan yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Kritik itu disampaikan Nason, Sabtu (4/7/2026), menyusul berbagai peristiwa keamanan yang terus menghantui Papua Tengah. Mulai dari konflik di Intan Jaya, Puncak, Dogiyai, Kapiraya Deiyai, hingga maraknya aksi begal dan kejahatan jalanan di Nabire.
“Saya sangat heran dan prihatin terhadap sikap Gubernur Papua Tengah bersama DPR Papua Tengah yang terkesan tidak menunjukkan keprihatinan terhadap berbagai konflik dan kekerasan yang terus terjadi di Papua Tengah,” ujar Nason.
Menurutnya, konflik yang dipicu persoalan keamanan maupun aktivitas investasi tambang telah menimbulkan penderitaan berkepanjangan. Korban tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat biasa, tetapi juga tokoh agama, tokoh adat, perempuan, dan anak-anak.
Nason mengatakan ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah akibat konflik yang tak kunjung mereda. Mereka kehilangan tempat tinggal, kebun, ternak, hingga akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.
“Masyarakat terpaksa meninggalkan rumah, kebun, ternak, sekolah anak-anak, bahkan tempat ibadah. Gereja dibakar, tokoh agama dibunuh, dan berbagai tindakan kekerasan terus terjadi. Ini merupakan kejahatan yang sangat kejam,” katanya.
Ia juga menyoroti situasi keamanan di Nabire yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Aksi begal, pencurian, pembakaran, hingga perampasan dengan kekerasan disebut meningkat dalam setahun terakhir dan memicu keresahan masyarakat.
Kondisi tersebut, menurut Nason, menunjukkan pemerintah provinsi belum mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Di mana pemerintah provinsi? Di mana gubernur? Di mana DPR Papua Tengah? Masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memimpin, tetapi sampai hari ini kami belum melihat tanggung jawab yang nyata,” tegasnya.
Nason menilai selama hampir dua tahun pemerintahan berjalan, belum terlihat program yang efektif untuk menyelesaikan konflik, mempercepat pemulihan korban, maupun membangun perdamaian di daerah-daerah rawan.
Padahal, Lanjutnya, Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru memiliki dukungan anggaran yang mencapai triliunan rupiah melalui APBD dan Dana Otonomi Khusus. Anggaran tersebut semestinya diprioritaskan untuk penanganan konflik, perlindungan masyarakat, serta pelayanan kemanusiaan.
“Dengan anggaran daerah yang mencapai triliunan rupiah, pemerintah provinsi seharusnya hadir di tengah penderitaan masyarakat dan melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Meski demikian, Nason mengapresiasi sejumlah pemerintah kabupaten yang dinilai lebih aktif menangani persoalan di wilayah masing-masing. Ia menyebut pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Puncak Jaya, dan Nabire telah berupaya meredam gejolak sosial serta menjaga pelayanan kepada masyarakat meski memiliki kewenangan yang terbatas.
Selain persoalan keamanan, Nason juga menyoroti ketimpangan antara besarnya potensi sumber daya alam Papua Tengah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih dilanda kemiskinan.
Menurutnya, kawasan kaya mineral tambang belum memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Kondisi itu dinilai berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak segera ditangani.
Ia juga menyesalkan masih adanya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban konflik.
“Kami melihat perempuan dan anak-anak terus menjadi korban. Mereka kehilangan keluarga, rumah, bahkan hidup dalam ketakutan. Negara harus hadir menghentikan kekerasan ini,” katanya.
Di sisi lain, Nason mengaku prihatin atas dugaan pembatasan akses informasi di sejumlah wilayah konflik. Menurutnya, kondisi itu membuat perkembangan situasi dan jumlah korban sipil sulit diketahui secara terbuka.
Ia pun mendesak pemerintah pusat bersama seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan kekerasan dan memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil.
“Jangan biarkan rakyat terus hidup dalam ketakutan. Negara harus hadir dan memastikan konflik yang terus berulang ini segera diselesaikan secara bermartabat,” pungkasnya.
