Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal peran strategis KEPP Otsus Papua seharusnya jadi alarm keras bagi semua pihak. Bukan cuma pusat, tapi juga pemerintah daerah di Papua. Intinya sederhana pembangunan Papua tidak boleh jalan sendiri-sendiri.
Selama ini, masalah klasik di Papua bukan semata kurang dana. Dana Otsus ada. Anggaran kementerian juga masuk.
Tapi di lapangan, program sering tumpang tindih. Sekolah dibangun, tapi gurunya kurang. Puskesmas berdiri, tapi tenaga kesehatan terbatas.
Jalan dibuka, tapi tak terhubung ke pusat ekonomi rakyat. Akhirnya, uang banyak keluar, manfaatnya kecil.
Di sinilah KEPP Otsus seharusnya bekerja. Bukan sebagai pemerintah bayangan, apalagi alat politik. Tapi sebagai meja koordinasi.
Tempat menyamakan langkah pusat dan daerah. Supaya program kementerian tidak tabrakan dengan program provinsi atau kabupaten. Supaya dana Otsus benar-benar menjawab kebutuhan orang Papua, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Yang perlu dipahami, KEPP Otsus bukan mengambil kewenangan kepala daerah. Ini penting ditegaskan agar tidak muncul kecurigaan.
Gubernur dan bupati tetap pemegang kendali. KEPP hanya memastikan semua bergerak searah, tidak saling mendahului, apalagi saling meniadakan.
Dengan Papua kini terbagi menjadi enam provinsi, tantangannya justru makin besar. Koordinasi makin rumit.
Kalau tidak ada satu simpul penghubung, pembangunan bisa makin tercerai-berai. Di kondisi ini, KEPP Otsus memang dibutuhkan. Tapi sekali lagi, dibutuhkan sebagai alat kerja, bukan simbol.
Hal lain yang tak boleh dilupakan prioritas Orang Asli Papua. Sinkronisasi program jangan berhenti di rapat Jakarta.
Ukurannya harus jelas di kampung-kampung. Apakah pelayanan kesehatan membaik?
Apakah sekolah benar-benar jalan?
Apakah ekonomi rakyat bergerak? Kalau tidak, berarti koordinasi gagal, seberapa pun bagusnya konsep di atas kertas.
Karena itu, satu hal penting transparansi. Laporan kerja KEPP Otsus jangan hanya sampai ke Presiden. Publik Papua juga berhak tahu. Apa yang disinkronkan, program apa yang diperbaiki, dan di mana hasil nyatanya. Tanpa keterbukaan, kepercayaan tidak akan tumbuh.
Papua tidak butuh lembaga baru yang hanya jadi papan nama. Papua butuh kerja yang rapi, jujur, dan terukur.
Kalau KEPP Otsus bisa menjalankan peran itu, maka ia layak diperkuat. Tapi kalau tidak, rakyat Papua akan kembali bertanya pembangunan ini sebenarnya untuk siapa?
