Turunnya APBD Papua Tahun Anggaran 2026 dari sekitar Rp2,4 triliun menjadi Rp2,27 triliun memang bikin banyak orang khawatir. Tapi kalau dilihat lebih jujur dan tenang, kondisi ini justru bisa jadi peluang untuk membenahi cara belanja daerah agar benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, memilih langkah yang tidak populer tapi masuk akal menahan belanja pegawai yang selama ini terlalu gemuk, lalu mengarahkan anggaran ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Dalam kondisi uang terbatas, ini bukan soal gaya, tapi soal prioritas.
Anggaran Mengecil, Tapi Arah Lebih Jelas
Berdasarkan dokumen RAPBD dan pemberitaan media, pendapatan Papua 2026 hanya sekitar Rp2,03 triliun, turun cukup tajam dibanding tahun sebelumnya. Salah satu penyebab utamanya adalah pemangkasan transfer dari pemerintah pusat, kondisi yang juga dialami provinsi lain, termasuk Papua Barat Daya yang APBD-nya anjlok hingga 34 persen.
Namun menariknya, di tengah keterbatasan ini, Pemprov Papua tidak memaksakan belanja pegawai penuh. Kebutuhan ideal belanja pegawai mencapai Rp900 miliar, tapi yang dianggarkan hanya sekitar Rp700 miliar. Artinya, ada rem yang sengaja ditarik agar uang daerah tidak habis hanya untuk gaji.
Gambaran Anggaran Papua 2026
Komponen Anggaran 2026
Pendapatan Daerah ± Rp2,03 triliun
Belanja Operasi (termasuk pegawai) ± Rp2,04 triliun
Belanja Modal (jalan, fasilitas publik) ± Rp81,4 miliar
Defisit Anggaran ± Rp239,1 miliar
Penutup Defisit SiLPA tahun sebelumnya
PAD Papua sendiri masih rendah, sekitar Rp563 miliar atau 28 persen dari total pendapatan. Ini menunjukkan Papua masih sangat tergantung pada pusat, sehingga mau tidak mau harus lebih hemat dan cermat.
Apa Dampaknya ke Rakyat?
Kalau dikelola benar, rakyat seharusnya tidak dirugikan, justru diuntungkan. Kenapa?
1. Uang tidak habis di birokrasi, tapi diarahkan ke layanan langsung.
2. Belanja transfer ke kabupaten/kota sekitar Rp138 miliar tetap dijaga untuk memastikan pelayanan dasar sampai ke kampung-kampung.
3. Fokus anggaran diarahkan ke sekolah, rumah sakit, dan akses jalan, bukan rapat dan perjalanan dinas.
Namun risikonya tetap ada. Defisit ditutup dari SiLPA 2025, artinya kalau realisasi SiLPA tidak sesuai target, program bisa tersendat. Di titik inilah peran DPR Papua sangat penting untuk mengawasi, seperti juga disampaikan sejumlah pimpinan dewan.
Catatan Kritis dan Saran untuk Papua
Pertama, Pemprov Papua tidak bisa terus bergantung pada Jakarta. PAD harus digenjot, terutama dari:
– UMKM lokal
– Pariwisata berbasis budaya dan alam
– Optimalisasi aset daerah
Kedua, rakyat perlu mendukung kebijakan penghematan, tapi juga menuntut transparansi penuh. Pemerintah wajib membuka realisasi anggaran secara rutin agar publik tahu uang dipakai ke mana.
Ketiga, APBD kecil bukan alasan gagal bekerja. Justru di sinilah kualitas kepemimpinan diuji apakah anggaran terbatas bisa diubah menjadi manfaat nyata.
APBD Papua 2026 memang lebih kecil, tapi arahnya lebih rasional. Selama belanja dijaga disiplin dan eksekusi diawasi ketat, Papua bisa tetap melangkah maju tanpa menambah utang dan tanpa mengorbankan masa depan generasi muda.
Anggaran boleh turun, tapi akal sehat dalam mengelola uang rakyat tidak boleh ikut turun.
