Laporan khas Langitbiru
Narasi politik identitas yang coba dimanfaatkan kubu BTM–CK lewat isu pemekaran Papua Utara ternyata tak cukup kuat menembus jantung wilayah adat Saireri. Alih-alih konsolidasi dukungan, wilayah seperti Waropen dan Yapen justru menunjukkan kecenderungan berpaling ke pasangan Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen (MDF–AR).
Padahal, wilayah Saireri adalah kawasan strategis yang kerap dijadikan simbol konsensus politik pesisir utara Papua. Namun strategi memainkan identitas wilayah tanpa kehadiran figur lokal yang kredibel, justru menjadi bumerang bagi BTM–CK. Publik melihat narasi pemekaran lebih sebagai alat politik elite, bukan aspirasi rakyat.
Sejak awal, isu pembentukan Provinsi Papua Utara menjadi bahan bakar utama kampanye BTM–CK di Saireri. Tetapi absennya figur lokal kuat seperti Yeremias Bisay di Waropen melemahkan efektivitas narasi itu. Masyarakat tak lagi percaya pada janji administratif yang tidak menjawab persoalan struktural seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar.
Sebaliknya, pasangan MDF–AR lebih awal dan taktis dalam merespons situasi. Penunjukan Kaleb Woisiri, tokoh muda asal Waropen, sebagai Ketua Tim Pemenangan MDF–AR di Waropen menunjukkan pendekatan politik yang bersandar pada kehadiran nyata, bukan sekadar janji politik. Ini memperkuat citra MDF–AR sebagai pasangan yang membawa model politik baru, berbasis keterlibatan orang lokal.
Biak yang Sunyi, Ketika Dua Anak Biak Bertarung
Di Biak, alih-alih menjadi mesin suara, situasi malah stagnan. Kubu MDF–AR mengusung Aryoko Rumaropen, sedangkan kubu BTM–CK memajukan Constan Karma, dua tokoh yang sama-sama berasal dari Biak. Namun bukannya menyatukan dukungan, kondisi ini justru menciptakan kebingungan politik.
Masyarakat Biak seolah ditarik ke dua arah oleh figur-figur yang sama-sama punya akar lokal, tapi belum cukup menyodorkan perbedaan visi yang signifikan. Apalagi, Constan Karma masih diasosiasikan dengan jaringan lama birokrasi Papua, membuat sebagian publik enggan memberi dukungan utuh.
Dengan Saireri mulai bergeser dan Biak pasif, pusat pertarungan akan mengerucut ke Kabupaten dan Kota Jayapura. Kawasan ini menjadi ruang kontestasi politik yang lebih cair dan terbuka. Di sini, kekuatan program kerja, kepribadian calon, dan kemampuan membangun kepercayaan publik akan diuji secara langsung.
Kota Jayapura bukan tempat yang mudah dipengaruhi oleh isu adat, agama atau janji-janji pemekaran. Warga kota telah terbiasa membaca politik secara rasional. Ini yang akan menjadi tantangan besar bagi kedua pasangan calon.
Fakta Mengapa Politik Identitas Gagal di Saireri
1. Ketidakhadiran Figur Lokal Pengikat
Politik identitas membutuhkan perpanjangan tangan lokal yang dipercaya. Tanpa figur seperti Yeremias Bisay di Waropen atau jembatan akar rumput di Yapen, isu pemekaran hanya menjadi wacana elite yang tak menyentuh realitas warga.
2. Gerindra Jadi Penyeimbang Narasi
Di sisi lain, Gerindra melalui kader nasional asal Papua, Yan Permenas Mandenas, tampil sebagai penantang serius terhadap dominasi narasi PDIP. Ia mengingatkan publik agar tidak mudah terpikat pada janji-janji pemekaran yang kerap tak direalisasikan. isu Pemekaran Papua Utara sudah berlangsung lama namun karena ada beberapa kebijakan strategis nasional sehingga barang ini terhalang sejak 8 tahun lalu.
3. Kelelahan Publik terhadap Jejaring Lama
Nama seperti Constan Karma membawa jejak pemerintahan era lalu. Bagi sebagian pemilih muda, ini adalah simbol kontinuitas birokrasi yang stagnan. Sebaliknya, MDF–AR muncul sebagai pasangan yang membawa janji perubahan dan pembaruan struktur pemerintahan Papua.
Apa yang terjadi di Saireri menunjukkan bahwa politik Papua tak bisa lagi digerakkan hanya oleh simbol-simbol etnis atau janji pemekaran. Pemilih semakin sadar, semakin kritis, dan semakin selektif. Mereka tak sekadar melihat asal usul, tapi juga rekam jejak dan arah visi kandidat.
Pasangan Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen tampaknya menangkap arus perubahan ini lebih cepat. Dengan strategi yang membumi dan pendekatan lokal yang sensitif, mereka mulai membobol wilayah-wilayah yang dulunya dianggap bukan kandang mereka.
Sementara itu, kubu BTM–CK harus berhitung ulang apakah narasi besar cukup tanpa aktor lapangan yang mampu menyentuh denyut lokal Ataukah ini sinyal bahwa era politik identitas di Papua mulai sampai di ujungnya.
