Kematian Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya bukan sekadar insiden atau kelalaian teknis.
Tragedi ini adalah gambaran telanjang bagaimana pelayanan kesehatan di Papua selama ini berdiri di atas fondasi rapuh kekosongan tenaga medis, manajemen rumah sakit yang berantakan, dan budaya birokrasi yang lebih mengutamakan administrasi ketimbang nyawa manusia.
Irene datang dalam keadaan darurat. Tapi darurat di Papua tidak selalu berarti diprioritaskan.
Darurat di sini sering berarti menunggu. Menunggu dokter datang. Menunggu ruang BPJS kosong. Menunggu petugas yang tidak panik. Menunggu rujukan yang tak kunjung selesai. Menunggu jawaban dari rumah sakit yang sibuk dengan alasan.
Empat rumah sakit RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara seolah sepakat dalam diam bahwa nyawa yang mendesak itu tidak cukup mendesak bagi mereka.
Bahwa birokrasi lebih berharga ketimbang kesempatan menyelamatkan hidup seorang ibu dan bayi yang bahkan belum sempat melihat dunia.
Pertanyaannya sederhana ?
Bagaimana sebuah provinsi dengan anggaran triliunan bisa gagal menyediakan dokter jaga pada malam hari?
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, sudah meminta maaf. Namun permintaan maaf tidak akan menghidupkan kembali Irene dan bayinya. Permintaan maaf juga tidak akan menjamin bahwa kejadian serupa tidak akan terulang minggu depan, bulan depan, atau tahun depan.
Karena persoalannya bukan di satu atau dua rumah sakit.
Persoalannya adalah sistem.
Sistem yang membiarkan IGD berdiri tanpa dokter.
Sistem yang mengajarkan rumah sakit menghitung uang muka sebelum menghitung detak jantung pasien.
Sistem yang membuat masyarakat Papua terbiasa menerima penolakan sebagai hal normal.
Sistem yang membuat aparat kesehatan lebih takut pada audit anggaran daripada kehilangan nyawa orang yang mereka layani.
Kini Kementerian Kesehatan turun tangan, mengirim tim investigasi. Baik. Tetapi publik Papua sudah terlalu sering menyaksikan investigasi yang berakhir menjadi laporan kertas tebal, tetapi tidak bergigi. Tanpa tindakan konkret, investigasi hanya akan menambah tumpukan dokumen yang dilupakan.
Apa yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar audit.
Yang dibutuhkan adalah guncangan.
Guncangan pada direktur rumah sakit yang mengabaikan SOP.
Guncangan pada tenaga kesehatan yang menolak pasien gawat darurat.
Guncangan pada dinas kesehatan yang membiarkan kekosongan dokter terjadi berulang-ulang tanpa solusi.
Papua membutuhkan perubahan yang nyata.
IGD yang benar-benar darurat, bukan sekadar papan nama.
Dokter yang hadir, bukan hanya tercatat dalam daftar piket.
Pelayanan yang menghormati manusia, bukan dompetnya.
Tragedi Irene Sokoy adalah peringatan keras bahwa Papua sudah berada di titik nadir. Jika pemerintah daerah dan pusat tidak segera bertindak, maka akan ada “Irene-Irene” lain yang menyusul. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi kata “maaf” yang pantas terucap.
Karena yang hilang bukan hanya dua nyawa tetapi kepercayaan rakyat terhadap negara yang seharusnya melindungi mereka.
