” Pidato kampanye BTM di Genyem yang menyamakan pihak di luar Tabi sebagai “babi hutan” memantik kecaman luas. Para tokoh adat Tabi mengecam retorika itu sebagai bentuk politisasi identitas yang berbahaya dan memecah belah Papua”
Jayapura,- “Saya anak Tabi… saya anak Tabi! Kalau ada babi hutan yang masuk, tombak dia, bunuh dia!”
Kalimat itu bukan berasal dari sebuah sandiwara atau cerita rakyat Papua. Itu adalah potongan pidato politik yang dilontarkan calon gubernur Papua, BTM, saat berkampanye di Genyem , Kabupaten Jayapura, akhir Juni 2025. Videonya dengan cepat beredar luas di media sosial dan aplikasi Whatssapp Grup, memantik kegelisahan bahkan kemarahan dari masyarakat adat, khususnya di wilayah Tabi.
Bukan hanya karena retorikanya keras dan kasar. Tapi karena BTM, yang mengaku sebagai “anak Tabi”, menyamakan pihak luar baik yang berasal dari luar wilayah adat Tabi maupun dari luar Papua sebagai babi hutan yang layak dibunuh. Di hadapan publik, ia menggiring narasi identitas etnis ke jurang ekstrem, menjadikannya alat politik yang berbahaya.
Salah satu suara kesal dan penolakan datang dari Ramses Wally, SH, tokoh adat yang juga Yo Ondofolo Kampung Babronko. Ia dengan tegas menyatakan kekecewaan dan rasa malu atas pernyataan BTM.
“Sebagai anak Tabi, saya ikut menanggung malu. BTM menjual nama Tabi demi kepentingan politik pribadinya. Ia bukan pemersatu, tapi pemecah belah,” kata Ramses kepada Laporan Langit Biru, Minggu (6/7).
Menurutnya, ucapan seperti itu tidak mencerminkan kepemimpinan. Seorang pemimpin seharusnya menjadi payung yang menaungi semua, bukan alat pemisah berdasarkan garis darah atau asal suku.
“Kami semua anak-anak Tabi punya hak. Bukan hanya dia. Jangan membawa-bawa nama kesulungan seolah itu hak eksklusif,” lanjut Ramses.
Ia pun membandingkan sikap BTM dengan para pemimpin besar Papua yang juga berasal dari Tabi salah satunya Barnabas Suebu, Gubernur Papua yang dikenal sebagai tokoh pemersatu.
“Barnabas Suebu tidak pernah menggunakan status anak Tabi untuk membagi kekuasaan secara sempit. Ia distribusikan jabatan secara adil, tanpa memandang suku, agama, atau golongan,” kata Ramses.
Nama Barnabas Suebu memang kembali mengemuka pasca-viral pidato BTM. Banyak pihak menilai bahwa BTM telah menyalahgunakan nama besar mantan gubernur itu untuk melanggengkan ambisi politik sempit.
“Jangan mencoreng nama baik Pa Bas,” tegas Ramses. “Pemikiran Pa Bas adalah pemikiran pemersatu, bukan seperti BTM yang justru memperuncing perbedaan.” ujarnya.
Lanjut Ramses, Dia menyebutkan bagaimana para pemimpin Papua dari Tabi selama ini justru menjadi simbol inklusivitas dan keberagaman.
Jhon Ibo, mantan Ketua DPR Papua, yang tak membedakan etnis dalam penataan lembaga legislatif. Habel Melkias Suwae (HMS), yang saat menjadi Bupati Jayapura dikenal merangkul semua kalangan.
“Orang Nusantara yang hidup di Tanah Papua adalah saudara yang harus dijaga, bukan diburu,” katanya.
Pernyataan BTM datang di saat tensi politik Papua meningkat jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub 2025, yang akan digelar pada 6 Agustus di wilayah adat Tabi-Saireri. Kontestasi antara pasangan BTM-CK dan MDF-AR makin memanas, terutama karena narasi-narasi berbasis suku dan agama semakin sering dijadikan alat kampanye.
Sejumlah pengamat menilai bahwa pernyataan BTM bukan sekadar blunder retorik, tapi bagian dari strategi untuk membangkitkan sentimen primordial demi meraih simpati massa Tabi.
“Ini bukan pertama kali BTM memainkan isu identitas,” ujar seorang peneliti politik lokal yang meminta anonimitas.
“Sejak awal, kampanyenya dibangun dengan dikotomi ‘kami anak asli’ dan ‘mereka orang luar’. Ini berbahaya.” Ujar Ramses tegas .
Dampak dari narasi itu sudah mulai terasa. Beberapa kelompok masyarakat non-Papua dan bahkan non-Tabi mulai merasa terasing dan takut. Ada pula kekhawatiran bahwa konflik horizontal bisa pecah bila isu ini terus dipelihara.
“Kita harus belajar dari sejarah. Politik identitas yang eksklusif hanya akan membakar rumah kita sendiri,” katanya.
“Siapa yang Memberi Mandat Kesulungan Itu?” tanya Ramses geram.
Ramses Wally juga mempertanyakan dasar BTM mengklaim dirinya sebagai “anak kesulungan” dari wilayah adat Tabi. Dalam budaya Tabi, klaim semacam itu bukan sekadar simbolis, tapi harus mendapatkan legitimasi dari para ondoafi dan struktur adat.
“Siapa yang beri dia mandat kesulungan itu?” tanya Ramses. “Kami, masyarakat Tabi, sebagian besar tidak memilih dia. Kami juga punya hak suara, dan kami punya harga diri.”
Lebih jauh, ia mengatakan bahwa tipe orang Tabi sejatinya adalah tipe pemersatu.
“Tipe yang mendengar, yang merangkul, bukan yang menghardik dan memecah belah,” ujarnya.
Respons warga Tabi terhadap pernyataan BTM bukan hanya marah, tapi juga kesal. Kesal karena nama baik Tabi yang selama ini identik dengan moderasi, kepemimpinan, dan keterbukaan ternoda oleh ucapan kasar seorang calon gubernur yang mengaku mewakili mereka.
“BTM seolah ingin mengkapling Papua hanya untuk Tabi. Padahal Papua adalah rumah bersama,” ucap Ramses.
Dalam tradisi masyarakat adat Papua, terutama di wilayah Tabi, menjadi pemimpin bukan hanya soal garis keturunan atau gelar adat, tapi juga soal sikap, kebijaksanaan, dan kemampuan menampung semua golongan.
Kisruh akibat pernyataan BTM di Genyem adalah peringatan keras bahwa politik identitas bisa dengan mudah berubah menjadi politik kebencian. Ketika seseorang merasa paling berhak atas suatu wilayah hanya karena etnisitas, maka benih konflik telah ditanam.
Para tokoh adat kini menyerukan agar PSU mendatang tidak dijadikan ajang memperdalam luka-luka lama. Papua, bagi mereka, adalah rumah besar yang terdiri dari banyak suku, agama, dan latar belakang. Dan seorang pemimpin, tak peduli dari mana ia berasal, seharusnya menjadi jembatan bagi semua.
“Bukan soal kamu anak Tabi atau bukan,” tutup Ramses. “Tapi apakah kamu bisa jadi pemimpin yang adil bagi semua anak Papua.” ungkap dia.
