Jayapura –Fenomena kader partai politik yang membelot dari keputusan resmi partai dalam Pemilihan Gubernur Papua 2025 menuai keprihatinan mendalam dari tokoh adat dan internal partai.
Mereka menilai tindakan itu tidak hanya mencederai etika berorganisasi, tetapi juga mencoreng wajah demokrasi di Papua serta menciptakan preseden buruk bagi sistem kepartaian nasional.
“Kader yang tidak loyal terhadap rekomendasi partai adalah duri dalam daging,” ujar Yo Ondofolo Babrongko Ramses Wally SH,, tokoh adat Sentani. Menurutnya, pembelotan semacam itu mencerminkan krisis integritas dan lemahnya pendidikan politik di tubuh partai.
Pernyataan ini sejalan dengan pengamatan Ramses Wally, SH, sebagai mantan ketua Partai di Provinsi Papua melihat dinamika politik yang terjadi di Papua.
Ia menyayangkan sikap sejumlah anggota legislatif, baik di DPR Papua maupun DPR kabupaten/kota, yang secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada pasangan calon yang bukan diusung partainya.
“Ini mencoreng prinsip kolektif partai. Ketika partai sudah mengeluarkan rekomendasi resmi, semestinya seluruh jajaran loyal. Kalau tidak, ya jangan jadi kader,” tegas Ramses, Minggu 6 juli 2025.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah nama politisi lokal Papua yang masih menjabat sebagai pengurus aktif partai terlihat hadir di kampanye pasangan calon tertentu, bahkan menggunakan atribut partai yang secara resmi justru merekomendasikan pasangan lain.
Salah satu kasus yang paling menonjol adalah dugaan keterlibatan seorang pengurus DPP dari partai besar di Jakarta, yang ikut turun langsung mendukung pasangan BTM-CK, padahal partainya telah merekomendasikan pasangan MDF-AR.
“Saya tegaskan, ini tindakan buruk, jelek, dan tidak bermartabat. Kalau dibiarkan, maka pesan yang ditangkap publik jelas loyalitas bisa dinegosiasikan asal harga cocok,” kata Ramses.
Ia menambahkan, pembelotan elite partai justru memberi contoh buruk bagi kader di akar rumput dan masyarakat luas. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menggerus kepercayaan publik terhadap partai sebagai pilar demokrasi.
Dalam sistem kepartaian Indonesia, surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kepada pasangan calon gubernur bukan sekadar formalitas administratif. Surat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik dan representasi sikap resmi partai dalam kontestasi.
“Proses mendapatkan rekomendasi itu tidak mudah. Kandidat harus melewati berbagai tahapan, termasuk fit and proper test, komunikasi politik lintas partai, bahkan biaya politik yang tinggi,” ujar seorang narasumber internal dari salah satu partai yang enggan disebutkan namanya.
Ia menegaskan bahwa pengkhianatan terhadap rekomendasi berarti mengabaikan seluruh proses panjang dan komitmen yang dibangun.
Desakan ke DPP Tertibkan Kader Pembelot
Kemarahan terhadap para kader pembelot tak hanya datang dari kalangan adat tetapi juga dari internal partai sendiri.
Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua, Kenius Kogoya misalnya, menyatakan akan segera melaporkan nama-nama kader yang membelot ke DPP di Jakarta.
“Sikap tidak loyal ini harus segera ditindak. DPP harus ambil sikap tegas. Kalau perlu evaluasi total kepengurusan pusat, provinsi dan Kabupaten” ujarnya.
Hal serupa juga terjadi di tubuh Partai NasDem. Beberapa kader tingkat provinsi diduga terlibat aktif mendukung pasangan BTM- CK yang bukan penerima rekomendasi resmi. Desakan pun mengalir agar Ketua Umum NasDem turun tangan langsung.
“Kami mohon Ketua Umum mengambil langkah tegas. Jangan biarkan orang-orang yang tidak menjaga wibawa partai tetap berada dalam struktur,” kata kader partai NasDem Papua dalam sebuah diskusi internal yang bocor ke publik.
Disisi lain, Menurut Ramses Wally, kondisi ini mencerminkan betapa rapuhnya pendidikan politik di Papua saat ini. Loyalitas pada partai kian terkikis, digantikan oleh kepentingan pragmatis sesaat. Jika dibiarkan, pembelotan semacam ini dapat menular dan menjadi pola baru dalam kontestasi politik mendatang.
“Apalagi Papua adalah wilayah yang baru saja mengalami pemekaran. Jika elit politiknya memberi contoh buruk, maka arah pembangunan demokrasi di daerah ini akan mundur jauh,” ujarnya.
Yo Ondofolo Babrongko juga menyebut bahwa jika partai tak segera mengambil sikap, masyarakat adat pun bisa kehilangan kepercayaan pada jalur formal demokrasi.
“Jangan salahkan masyarakat kalau nanti mereka apatis, karena mereka melihat wakil rakyat dan kader partai sendiri tidak konsisten dan tidak bermoral,” katanya.
Di tengah suhu politik yang kian panas menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pada 6 Agustus mendatang, fenomena pembelotan ini menjadi sinyal bahaya bagi partai-partai politik.
Bukan hanya karena dampaknya terhadap kontestasi, tetapi karena merusak fondasi utama partai solidaritas dan disiplin organisasi.
Berbagai tokoh mendesak agar DPP partai mengevaluasi struktur DPW dan DPD, serta membuka ruang bagi kader-kader baru yang bersih dan loyal untuk mengamankan mandat partai.
“Kalau tidak bisa disiplinkan kader pembelot, ya mundur saja dari kepengurusan. Jangan terus jual nama partai hanya demi jabatan dan uang.” tegas Ramses.
Rekomendasi adalah wibawa partai, kata Yo Ondofolo, menutup pernyataannya. “Kalau wibawa sudah dirusak dari dalam, maka partai tinggal menunggu ajal.”. Tegasnya.
