DEKAI, YAHUKIMO – Lapbiru.com
Pemerintah pusat dan daerah mulai menyatukan langkah mempercepat pembangunan perumahan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) Kementerian PKP, Azis Andriansyah, turun langsung ke Dekai, Selasa (3/3). Ia didampingi jajaran eselon II dan tim teknis.
Setibanya di Dekai, Azis bersama Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, Wakil Bupati Esau Miram, dan Sekda Redison Manurung meninjau Rumah Khusus Dekai serta Rusun Yayasan Angen Fano. Rombongan lalu menggelar rapat tertutup di ruang rapat kediaman bupati.
Fokusnya satu, merapikan pola pembangunan permukiman agar lebih efektif dan aman.
Bupati Didimus Yahuli menyampaikan evaluasi lapangan. Menurutnya, pola pembangunan rumah yang tersebar sudah tidak relevan dengan kondisi geografis dan keamanan Yahukimo.
“Pembangunan yang tersebar tidak lagi efektif di Yahukimo. Biaya logistik tinggi. Penimbunan lahan bahkan lebih mahal dari konstruksi,” tegas Didimus.
Ia mengusulkan model satu hamparan atau terpusat dengan sistem blok per suku.
“Kalau terpusat, distribusi material lebih mudah. Keamanan warga lebih terjamin. Biaya bisa ditekan,” ujarnya.
Azis Andriansyah merespons positif usulan tersebut. Namun ia mengingatkan, percepatan fisik harus diimbangi penguatan sumber daya manusia lokal.
“Kita punya sekitar 200 pengusaha OAP. Dari jumlah itu, 50 sudah kualifikasi menengah. Mereka bisa bangun sampai 50 unit rumah per tahun. Ini potensi yang harus dipakai,” kata Azis.
Ia mendorong pemanfaatan KUR Perumahan untuk memperkuat pelaku usaha lokal.
“Perputaran uang jangan keluar daerah. Kita dorong pengusaha lokal yang kerja,” ucapnya.
Azis juga menyinggung kapasitas aparatur dalam pengelolaan APBN.
“Kalau sertifikasi belum memadai, kita fasilitasi pelatihan. Nanti kita koordinasi dengan BP3OKP di Wamena,” tegasnya.
Dalam rapat itu juga dibahas kendala Rusun Yayasan Angen Fano yang berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Pemkab Yahukimo akan segera menyurati Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan untuk mengusulkan perubahan status lahan menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
“Kita tidak mau pembangunan tersendat karena status lahan. Harus ada kepastian hukum jangka panjang,” kata Didimus.
Kepala Balai P3KP Papua I, Mickhael Demena, membawa kabar tambahan. Kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diusulkan naik signifikan.
“Awalnya 100 unit. Kami naikkan jadi sekitar 300 sampai 340 unit di 34 kampung,” jelas Mickhael.
Namun ia mengingatkan soal tantangan transportasi udara ke distrik-distrik terpencil seperti Anggruk.
“Bantuan Rp40 juta per unit harus tetap efisien. Kami butuh dukungan Pemda untuk akses transportasi,” katanya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen Dinas PUPR Yahukimo untuk segera menyerahkan proposal dukungan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), termasuk air bersih dan sanitasi. Pemerintah pusat juga membuka opsi dukungan jalan lingkungan melalui skema Instruksi Presiden.
“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Harus satu irama,” ujar Azis sebelum meninggalkan lokasi.
Turut hadir dalam agenda tersebut antara lain Asisten I Suhayatno, Asisten II Bongga Sumule, Kadis PKP Jan Piet Wanimbo, Inspektur II Sarmentua Sinaga, Kepala Biro Hukum Jani Arjanto, serta sejumlah pejabat teknis kementerian dan satuan kerja Papua.
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa penataan kawasan permukiman di Yahukimo tidak lagi berjalan sporadis. Pemerintah pusat dan daerah sepakat mempercepat, dengan pola yang lebih terukur dan terpusat.
