Jayapura – Janji kampanye pasangan Benhur Tommy Mano (BTM) dan Costan Karma (CK) soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua menjadi Rp1 triliun dinilai berlebihan dan tak realistis. Komitmen itu disampaikan saat kampanye di Padang Bulan, Kota Jayapura, pada 24 Juni 2025.Juru kampanye BTM-CK, Yulianus Dwaa, menyebut PAD Papua yang kini berkisar Rp300 miliar bisa naik drastis menjadi 1 trilyun lebih bila mereka menang. Namun, tokoh pemuda Saireri, Yosef Mandosir, menilai janji itu hanyalah ilusi serta pembodohan publik.
“PAD itu tidak bisa naik semaunya. Harus ada basis ekonomi, regulasi, dan dukungan dari pemerintah pusat. Ini pembodohan publik,” tegas Yosef kepada wartawan, Rabu(25/6/2025).
BTM adalah kader PDIP, partai oposisi yang kini berada di luar pemerintahan setelah kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Menurut Yosef, posisi itu melemahkan peluang Papua mendapatkan dukungan fiskal strategis dari pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat saat ini dikuasai KIM Plus. Tanpa dukungan mereka, janji seperti pemekaran atau penambahan anggaran daerah cuma jadi wacana kosong,” tambahnya.
Tak hanya PAD, BTM-CK juga mengumbar janji soal pembangunan jembatan Kasonaweja–Bormeso dan pembentukan Provinsi Papua Utara. Namun semua itu, kata Yosef, tak dilengkapi rencana konkret.
“Dari mana PAD itu akan datang? Pajak? Retribusi? Investasi? Tidak ada penjelasan. Faktanya, Papua masih bergantung pada Dana Otsus dan Dana Infrastruktur dari pusat,” ujar dia.
Sebagai perbandingan, Yosef menyebut program calon lain, Matius D. Fakhiri (MDF), lebih membumi dan menjawab kebutuhan rakyat. MDF mengusung program Mace-Kasih-Jalan:
Mace (Mahasiswa Cerdas): Beasiswa dari SD hingga perguruan tinggi
Kasih: Kartu Jaminan Kesehatan untuk masyarakat asli Papua
Jalan: Bantuan tunai untuk lansia dan warga miskin non-ASN
MDF juga menjanjikan distribusi jabatan berdasar wilayah adat, seperti disampaikan dalam kampanye di Nimbokrang, 21 Agustus 2025 lalu.
Menurut Yosef, kampanye BTM-CK lebih mengandalkan karisma figur, Anak Tabi dan Agama paslon ketimbang kalkulasi fiskal dan struktur kekuasaan nasional.
“Warga Papua harus kritis. Jangan hanya kagum pada tokoh, tapi cek apakah janji mereka mungkin dijalankan secara politik dan ekonomi,” tutup Yosef.
