JAYAPURA – Lapbiru.com
Pemerintah Provinsi Papua mulai membenahi layanan pendidikan dengan menggelar pendampingan perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan 2026 di Kota Jayapura.
Kegiatan ini dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mewakili Gubernur Papua Matius D. Fakhiri. Bertujuan memperkuat perencanaan dan memastikan standar layanan pendidikan bisa terpenuhi di seluruh daerah.
Program ini menyasar pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. Tujuannya meningkatkan kapasitas daerah dalam menyusun perencanaan pendidikan yang lebih terarah dan berbasis data.
“Pendidikan itu kunci. Ini yang dorong Papua jadi cerdas, sejahtera, dan tetap harmonis,” kata Sohilait saat membuka kegiatan.
Ia menegaskan, SPM bukan sekadar target di atas kertas. Standar ini wajib dipenuhi agar masyarakat mendapat layanan pendidikan yang layak dan merata.
Namun kondisi di lapangan masih jauh dari ideal. Papua dihadapkan pada wilayah yang luas dan akses yang sulit. Infrastruktur terbatas, sementara kemampuan tiap daerah dalam memenuhi indikator SPM belum merata.
Masalah lain juga muncul. Pemahaman soal indikator SPM masih lemah. Perencanaan daerah belum sepenuhnya memasukkan standar ini. Data yang ada pun belum dimanfaatkan maksimal.
Lewat pendampingan ini, Pemprov Papua mencoba merapikan semuanya. Mulai dari memperkuat perencanaan berbasis data, memasukkan SPM ke dalam dokumen resmi daerah, hingga mendorong koordinasi lintas instansi.
Targetnya, capaian SPM pendidikan bisa lebih baik dan berkelanjutan.
Pemprov juga mengapresiasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Papua yang ikut memfasilitasi kegiatan ini bersama sejumlah pihak lainnya.
Sohilait meminta peserta tidak sekadar hadir. Diskusi harus aktif dan menghasilkan langkah konkret.
“Ini bukan kerja satu dinas saja. Harus kolaborasi, didukung kebijakan dan anggaran yang jelas,” tegasnya.
