JAYAPURA — Lapbiru.com
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan arah pembangunan Papua tak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan. Pemerataan kesejahteraan jadi fokus utama.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus Papua 2027 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Kamis (30/4).
“Tema yang kita usung integrasi kesejahteraan sosial untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif,” kata Fakhiri di hadapan peserta.
Ia menilai, kesenjangan sosial di Papua masih terasa di sejumlah wilayah. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata.
“Ekonomi harus jalan, tapi juga harus mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Fakhiri menyebut, RKPD 2027 menjadi dokumen kunci untuk menyambungkan visi pembangunan jangka menengah dengan program konkret di lapangan. Di saat yang sama, Otonomi Khusus Papua ikut diintegrasikan dalam perencanaan itu.
Musrenbang, kata dia, jadi ruang penting untuk menyerap suara masyarakat sekaligus menyatukan arah kebijakan pusat dan daerah.
“Di sini kita dengar aspirasi, lalu kita selaraskan kebijakan pembangunan,” ucapnya.
Pemprov Papua menargetkan pertumbuhan ekonomi 4,27 persen pada 2027. Angka kemiskinan diturunkan hingga 17,51 persen.
Fakhiri berharap semua pihak terlibat aktif. Ia mengajak kolaborasi untuk mendorong visi Papua CERAH(cerdas, sejahtera, dan harmonis).
Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Papua Muflih Musa’ad mengatakan, forum ini menjadi tempat menghimpun masukan sebelum RKPD 2027 difinalkan.
“Tujuannya menyelaraskan dan menyepakati program prioritas antara provinsi, kabupaten, dan kota,” jelasnya.
Ia menambahkan, Musrenbang di tingkat kabupaten/kota telah rampung dan sudah mendapat asistensi dari provinsi.
Kegiatan ini diikuti unsur Forkopimda, DPR Papua, OPD, kepala Bappeda kabupaten/kota, akademisi, hingga pelaku usaha.
Sejumlah agenda dibahas, mulai dari pemaparan RKPD 2027 oleh gubernur, materi dari Kemendagri dan Bappenas, hingga pembahasan teknis dan penandatanganan berita acara.
Turut hadir Wakil Gubernur Papua Aryoko AF Rumaropen, anggota DPD RI Henock Puraro, Billy Mambrasar, Yanni, serta Wakil Ketua II DPR Papua Mukry M. Hamadi.
