BATAM, Lapbiru.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri(MDF)mulai mematangkan pembangunan sistem transportasi laut untuk memperkuat konektivitas antardaerah di Papua. Salah satu langkahnya dilakukan dengan meninjau armada kapal di Batam, Minggu (5/7/2026).
Program itu disiapkan untuk mempermudah distribusi logistik, mempercepat mobilitas masyarakat, sekaligus menggerakkan perekonomian di wilayah pesisir dan kepulauan yang selama ini masih terkendala akses transportasi.
Sebelum berada di Batam, MDF ebih dulu meninjau pelabuhan perikanan di Padang. Pemerintah Provinsi Papua ingin mengembangkan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri perikanan agar hasil produksi masyarakat memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan.
“Kami ingin membangun pelabuhan yang terintegrasi dengan industri. Yang paling penting adalah bagaimana hasil produksi masyarakat bisa didistribusikan dengan baik, baik di dalam Papua, ke daerah lain di Indonesia, maupun untuk kebutuhan ekspor,” katanya.
Menurutnya, transportasi laut menjadi kebutuhan mendesak karena sebagian besar wilayah Papua berada di kawasan pesisir. Konektivitas antarkabupaten, mulai dari Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak hingga wilayah pesisir lainnya, harus diperkuat agar aktivitas ekonomi masyarakat berjalan lebih lancar.
Pemprov Papua menyiapkan armada kapal berkapasitas besar untuk distribusi logistik dan kapal cepat guna memangkas waktu tempuh perjalanan masyarakat. Pemerintah juga akan menyiapkan subsidi angkutan laut agar biaya transportasi tetap terjangkau.
“Kami ingin masyarakat dari kampung dan kabupaten bisa menuju Jayapura dalam waktu satu hari sambil membawa hasil kebun, hasil laut, maupun kerajinan untuk dipasarkan,” ujarnya.
MDF mengatakan, penguatan jalur transportasi laut tidak hanya akan memperlancar distribusi barang, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan sektor pariwisata dan ekspor produk unggulan Papua.
Ke depan, jaringan pelayaran tersebut ditargetkan terhubung tidak hanya di wilayah Provinsi Papua, tetapi juga menjangkau Papua Tengah, Papua Barat, hingga Papua Barat Daya. Pemerintah berharap langkah ini mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir serta kepulauan.
