JAKARTA, Lapbiru.com – Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM mencatat Papua memiliki 11 wilayah kerja (WK) migas dengan total produksi minyak mentah mencapai 14 ribu barel per hari (mbopd).
Hingga Mei 2026, wilayah tersebut mencakup area produksi, pengembangan, hingga eksplorasi yang dikelola sejumlah perusahaan migas nasional dan internasional.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan pemerintah saat ini tidak hanya fokus meningkatkan produksi migas, tetapi juga mengoptimalkan Dana Bagi Hasil (DBH), kepemilikan Participating Interest (PI) 10 persen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua.
“Hingga kini kolaborasi ini baik sekali dan bisa dijadikan benchmark untuk ke depannya dengan provinsi-provinsi lain. Masa depan Papua tidak hanya digantungkan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya,” kata Laode dalam keterangan resmi yang dikutip Kumparan, Sabtu (9/5/2026).
Wilayah produksi migas di Papua saat ini dikelola antara lain oleh BP Berau, Petrogas Besin, Petrogas Island Limited, dan PT Pertamina EP. Sementara wilayah pengembangan di antaranya dikerjakan Genting Oil Kasuri. Beberapa blok eksplorasi yang masih dikembangkan meliputi Bobara, Semai Tiga, dan Gaya.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi di Papua. Selain pengembangan lapangan baru, upaya dilakukan melalui reaktivasi sumur idle serta penggunaan teknologi fracking, Enhanced Oil Recovery (EOR), dan horizontal drilling pada lapangan eksisting.
Produksi gas bumi Papua saat ini tercatat mencapai 2.000 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Pemerintah menilai Papua menjadi salah satu kawasan strategis dalam pengembangan sektor migas nasional ke depan.
Laode menjelaskan pemerintah daerah memiliki peluang besar terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui mekanisme DBH dan PI 10 persen. Pendapatan dari sektor migas diharapkan dapat kembali diinvestasikan untuk pendidikan dan peningkatan keterampilan masyarakat lokal.
“Melalui mekanisme DBH dan PI 10 persen, pemerintah daerah juga diharapkan dapat menginvestasikan kembali pendapatan migas tersebut pada sektor pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal,” ujarnya.
Industri migas juga dinilai berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Pada proyek terbaru BP Tangguh, yakni UCC Ubadari, tercatat sebanyak 1.330 dari total 4.018 tenaga kerja merupakan pekerja asal Papua. Dari jumlah itu, 929 pekerja berasal dari wilayah Bintuni dan Fakfak.
Pemerintah turut membuka peluang kerja sama dengan PEM Akamigas, Pusdiklat Migas, serta perguruan tinggi untuk memperkuat pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi generasi muda Papua.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dapat memastikan pembangunan sektor energi mampu menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan,” kata Laode.
Data Ditjen Migas menunjukkan Papua kini menjadi salah satu wilayah prioritas pengembangan energi nasional dengan potensi produksi minyak dan gas yang masih terus dikembangkan melalui sejumlah proyek baru dan eksplorasi lanjutan.
