Jayapura, —Dalam suasana Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang makin memanas, kampanye negatif dan serangan personal mulai memenuhi ruang digital dan percakapan warga.
Pasangan calon Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (MARIYO) menjadi salah satu target utama. Namun, alih-alih membalas dengan cara serupa, mereka memilih tetap berada di jalur kampanye santun.
“Segala fitnah tidak akan kami jawab dengan kebencian. Kami tetap fokus bekerja untuk rakyat Papua,” ujar Muhammad Rifai Darus, Juru Bicara pasangan MARIYO, dalam siaran pers resminya, Senin (21/7).
Rifai, mantan Ketua DPP KNPI , kini menjadi juru bicara pasangan MARIYO dalam menghadapi PSU Pilgub Papua 6 Agustus 2025 yang kompleks dan penuh dinamika.
Pernyataan tersebut muncul setelah beredarnya berbagai konten berisi potongan video, narasi manipulatif, dan unggahan media sosial yang menyudutkan pasangan MARIYO. Beberapa materi yang tersebar di publik terbukti telah dimanipulasi atau dipotong konteksnya untuk menciptakan persepsi negatif.
“Bentuknya variatif. Ada video yang direkayasa, berita yang dipelintir, dan fitnah yang menyasar latar belakang pribadi maupun institusional calon,” terang Rifai.
Menurutnya, pola kampanye hitam yang terstruktur ini tak hanya ditujukan untuk menjatuhkan elektabilitas pasangan MARIYO, tetapi juga sebagai upaya mengganggu konsentrasi masyarakat Papua menjelang PSU. Ia menyebut, sebagian narasi yang beredar bahkan mengandung muatan yang memecah belah antarkelompok masyarakat adat, agama, dan wilayah.
Kritik juga dialamatkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua. Menurut Rifai, Bawaslu terlalu pasif dalam merespons gelombang kampanye hitam yang makin terbuka dan meluas.
“Seolah-olah tidak ada yang salah. Padahal publik melihat bagaimana informasi palsu ini dibiarkan menyebar begitu saja. Ini bukan soal pasangan MARIYO semata, tetapi soal kualitas demokrasi kita,” ujarnya.
Ia meminta Bawaslu untuk tidak sekadar menjadi penonton dalam kontestasi yang makin panas ini. Lembaga tersebut, kata Rifai, seharusnya bisa menjadi wasit yang adil, melindungi proses demokrasi dari praktik-praktik manipulatif.
“Bawaslu harus kembali ke mandatnya. Pengawasan tak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” katanya.
Terlepas dari serangan yang diterima, pasangan MARIYO tetap berpegang pada prinsip politik yang bermartabat. Mereka menolak membalas kampanye hitam dengan serangan balik yang bersifat personal atau emosional.
“Kami percaya masyarakat Papua tahu siapa yang membangun, dan siapa yang sibuk membuat gaduh,” kata Rifai.
Ia menambahkan, kampanye pasangan MARIYO difokuskan pada kerja nyata, dialog terbuka dengan masyarakat, serta komitmen terhadap agenda pembangunan yang inklusif.
“Politik yang baik bukan tentang menjatuhkan, tetapi tentang membangun bersama. Kami tidak ingin Papua menjadi ajang saling hujat, tetapi tempat di mana rakyat bisa berharap kepada pemimpin yang bekerja dengan hati,” ujarnya.
Narasi sentral yang dibangun pasangan MARIYO Lanjut Bung Rifai, sejak awal adalah mengembalikan Papua sebagai tanah damai, tempat yang setara bagi semua warga tanpa membedakan latar belakang. Hal ini terlihat dalam pendekatan kampanye mereka yang merangkul berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga kelompok perempuan.
“Papua bukan ladang fitnah. Papua adalah tanah harapan. Kami datang membawa visi kerja, bukan dendam,” kata Rifai.
Ia juga menyebut bahwa politik identitas yang tajam berdasarkan asal-usul, agama, dan afiliasi kelompok, justru bisa menjadi bom waktu bagi integrasi sosial di Papua. Karena itu, pasangan MARIYO lebih memilih membangun narasi kolektif yang menyatukan, ketimbang menciptakan polarisasi.
Di tengah ketegangan politik dan maraknya praktik manipulatif, sikap yang ditunjukkan oleh pasangan MARIYO memberi nuansa berbeda. Dia Menjelaskan bahwa Mereka tidak bermain di arena yang sama dengan lawan-lawan yang memproduksi hoaks, melainkan memilih jalur sunyi menahan diri dan mengandalkan kerja lapangan.
Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya pada bagaimana kandidat bersikap, melainkan pada sistem yang membiarkan praktik busuk itu berjalan tanpa konsekuensi. Ketika Bawaslu diam, media lokal ikut bermain, dan masyarakat dijejali informasi yang tidak diverifikasi, maka demokrasi bisa kehilangan arah.
MARIYO, dalam siaran persnya melalui Juru Bicaranya Bung Rifai Darus, tidak hanya membela diri. Mereka juga mengingatkan demokrasi Papua harus dijaga bersama, agar tetap sehat dan dewasa. Karena jika demokrasi jatuh ke tangan para pemanipulasi, maka yang paling dirugikan adalah rakyat Papua sendiri.
