Dekai, Lapbiru.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo, Redison Manurung, S.Pd., M.Si., menegaskan pentingnya percepatan evaluasi progres pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelang berakhirnya bulan Juli. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan setiap program berjalan sesuai target, khususnya kegiatan fisik, agar pelaksanaan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Sekda saat memimpin Apel Pagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Kamis (23/7/2026), yang diikuti 387 Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri atas para Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan para pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa apel pagi bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari upaya memperkuat integritas, kedisiplinan, komunikasi, dan koordinasi antar aparatur, sekaligus menjadi momentum mengevaluasi kesiapan organisasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”Apel merupakan wujud integritas dan kedisiplinan ASN. Melalui apel, kita membangun komunikasi, koordinasi, serta mengetahui kekuatan organisasi sehingga seluruh ASN selalu siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Redison Manurung.
Memasuki penghujung Juli, Sekda meminta seluruh OPD segera melakukan evaluasi terhadap progres pelaksanaan program dan kegiatan. Menurutnya, setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maupun Pengguna Anggaran harus mencermati jadwal pelaksanaan pekerjaan agar tidak terjadi keterlambatan.
Apabila terdapat kegiatan yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan sesuai target, Sekda menginstruksikan agar segera mengajukan penjadwalan ulang (reschedule) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.”Jangan menunggu pekerjaan terlambat baru dilakukan evaluasi. Jika ada kegiatan yang diperkirakan tidak selesai tepat waktu, segera ajukan reschedule sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekda meminta kepala perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap seluruh program di unit kerja masing-masing melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Setiap kendala yang ditemukan harus segera diidentifikasi dan diselesaikan agar tidak menghambat pencapaian target pembangunan.
Para Asisten Sekda juga diminta berperan aktif melakukan pendampingan kepada OPD sesuai bidang koordinasinya, melaksanakan evaluasi bersama, serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan.
Menghadapi transformasi pemerintahan berbasis digital, Sekda mengingatkan seluruh ASN agar mampu beradaptasi dengan berbagai aplikasi pemerintahan yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan.
Ia menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus berbasis data serta didukung dokumen yang lengkap, seperti dokumen perencanaan, Detail Engineering Design (DED), gambar teknis, dan dokumen pendukung lainnya yang siap diunggah ke dalam sistem.
“Perencanaan tidak bisa lagi hanya disampaikan secara lisan. Semua harus berbasis data, didukung dokumen yang lengkap, dan siap diinput ke dalam sistem sesuai ketentuan,” jelasnya.
Sekda juga meminta para kepala OPD memberikan pembinaan kepada pejabat program dan perencanaan agar mampu menguasai seluruh mekanisme aplikasi pemerintahan, sehingga penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai regulasi.
Di akhir arahannya, Sekda meminta seluruh perangkat daerah segera mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas setiap temuan hasil pemeriksaan. Pemerintah Kabupaten Yahukimo akan terus melakukan evaluasi terhadap OPD yang masih memiliki temuan berulang setiap tahun, sekaligus memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang menunjukkan progres penyelesaian temuan secara baik.
Melalui apel pagi tersebut, Pemerintah Kabupaten Yahukimo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat disiplin ASN, meningkatkan akuntabilitas kinerja, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
