Ini adalah cermin retak dari buruknya tata kelola kesehatan di Papua, terutama lemahnya peran Dinas Kesehatan Provinsi dalam memastikan ketersediaan dokter dan pelayanan darurat yang layak.
Empat rumah sakit disebut tidak mampu menerima Irene dengan alasan penuh, renovasi, hingga urusan administrasi.
Perdebatan soal siapa salah menjadi tidak penting ketika satu hal paling mendasar saja tidak terpenuhi kehadiran dokter yang siap menangani kondisi gawat darurat ibu hamil.
Sistem rujukan yang semestinya menyelamatkan nyawa justru berubah menjadi perjalanan panjang yang berakhir fatal.
Krisis dokter spesialis, terutama obgyn dan anestesi, bukanlah isu baru. Sudah bertahun-tahun menjadi masalah klasik, namun tidak pernah ditangani serius.
Di sinilah letak kegagalan Dinas Kesehatan Provinsi tidak mampu memetakan kebutuhan tenaga medis, tidak mampu memastikan distribusi dokter, dan tidak mampu membangun mekanisme rujukan yang bekerja cepat tanpa tersendat aturan administratif.
Kemenkes kini turun tangan mengirim tim investigasi. Baik. Tetapi seharusnya Dinas Kesehatan Provinsi tidak selalu menunggu pusat.
Audit tenaga medis, pemerataan dokter, penyediaan ruang bersalin, hingga SOP rujukan darurat adalah tanggung jawab daerah.
Ketika nyawa dua manusia melayang, tanggung jawab itu tidak bisa lagi ditutupi dengan alasan klasik kekurangan dokter, keterbatasan ruangan, atau miskinnya fasilitas.
Tragedi Irene Sokoy adalah alarm keras. Jika Dinas Kesehatan Provinsi Papua tidak segera berbenah, maka kita sedang menunggu korban berikutnya.
