Jayapura – Lapbiru.com
Musyawarah Wilayah (Muswil) I DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Tengah yang digelar di Hotel Sunni Abepura, 10–11 Januari 2026, berujung tanpa keputusan ketua terpilih. Hingga kini, kursi Ketua DPW PPP Papua Tengah periode 2026-2031 masih kosong.
Muswil yang sedianya menjadi ajang konsolidasi itu justru memantik polemik. Status Freny Anouw disebut sudah demisioner.
Namun, proses pemilihan pengurus baru dipersoalkan oleh sejumlah DPC karena dinilai tidak berjalan sesuai mekanisme organisasi.
Ketua DPC PPP Paniai yang juga maju sebagai calon Ketua DPW PPP Papua Tengah, Nason Uti, menyebut Muswil tersebut cacat prosedur sejak awal.
Ia mengaku delapan DPC tidak pernah dilibatkan dalam tahapan krusial pembentukan formatur
“Kami apresiasi DPP dan ketua umum yang sudah memfasilitasi Muswil. Tapi faktanya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk organisasi tidak dijalankan. Tidak ada pembentukan formatur, tidak ada tahapan pleno pemilihan,” kata Nason, Sabtu (17/1).
Menurut Nason, Muswil bahkan sempat ricuh karena tahapan dasar tidak dilakukan. Ia menolak klaim adanya ketua terpilih yang diumumkan sepihak oleh pengurus wilayah lama melalui sekretarisnya.
“Kalau ada yang mengaku terpilih, terpilih lewat mekanisme apa? Rapat pleno tidak ada. Formatur tidak dibentuk. Itu cacat hukum,” tegasnya.
Ia menilai Muswil PPP Papua Tengah pada akhirnya tidak pernah tuntas dilaksanakan. Karena itu, kewenangan diambil alih oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP. Hingga kini, DPC masih menunggu keputusan resmi dari DPP terkait penunjukan ketua definitif.
“Sekarang ini Papua Tengah masih kosong. Tidak ada ketua wilayah, tidak ada pengurus yang sah,” ujarnya.
Nason juga menyebut klaim kemenangan salah satu pihak sebagai bentuk penyesatan publik dan internal partai. Ia bahkan menyatakan sikap tidak percaya.
“Itu penipuan publik, penipuan terhadap partai, terhadap ketua umum dan pengurus pusat. Kalau perlu, kami minta dievaluasi serius,” katanya.
Ia berharap DPP segera mengambil langkah tegas dan menentukan kepemimpinan DPW PPP Papua Tengah agar konsolidasi bisa segera berjalan menghadapi agenda politik ke depan, termasuk persiapan Pemilu 2029.
“Yang kami mau sederhana. Jalankan mekanisme sesuai aturan partai. Supaya PPP di Papua Tengah bisa solid dan siap bertarung,” tutup Nason.
