JAYAPURA, Lapbiru.com – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri ( MDF), dalam Sidang Paripurna DPR Papua yang digelar di ruang sidang DPR Papua, Kamis (25/6/2026). Penyerahan LHP BPK menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki pengelolaan keuangan ke depan.
MDF mengatakan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Hari ini Pemerintah Provinsi Papua menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Laporan keuangan yang telah diaudit BPK memiliki nilai strategis sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK tidak hanya menggambarkan kondisi keuangan daerah. Laporan tersebut juga menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta berbagai hal yang masih perlu dibenahi.
Karena itu, Pemprov Papua akan memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, meningkatkan kualitas pengendalian intern, mengoptimalkan pendapatan daerah, serta memastikan belanja daerah berjalan lebih efektif dan efisien.
Selain itu, seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti secara bertahap dan tepat waktu agar perbaikan tata kelola keuangan dapat berjalan berkelanjutan.
MDF menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua dan BPK Perwakilan Papua selama ini menjadi modal penting dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik.
“Kami meyakini kemitraan yang telah terbangun dengan baik bersama BPK akan semakin memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, MDF menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Papua beserta seluruh jajaran atas profesionalisme dan pendampingan selama proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
Ia berharap seluruh rekomendasi yang tercantum dalam LHP menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Rekomendasi yang diberikan menjadi masukan yang sangat berharga dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua,” pungkasnya
.
