Jayapura – Calon Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano (BTM), menjanjikan dua program ambisius dalam kampanye terbarunya. Pertama, membangun jembatan penghubung dari Kasonaweja ke Bormeso. Kedua, menuntaskan pemekaran Provinsi Papua Utara dalam 100 hari kerja.
Namun, dua janji tersebut menuai kritik dan dianggap tidak realistis secara kewenangan maupun teknis.
“Jembatan dari Kasonaweja ke Bormeso itu bukan proyek kecil. Dibutuhkan kajian teknis, dana besar, dan koordinasi lintas kementerian. Tidak cukup cuma niat dan janji kampanye,” ujar Anggota DPR Papua, Frangklin Wahey , Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, pembangunan jembatan di wilayah rawa dan sungai besar seperti di Mamberamo Raya bukan sekadar proyek penyeberangan biasa. Biaya tinggi dan risiko mangkrak tinggi jika perencanaan tidak matang.
Selain soal infrastruktur, janji BTM soal pemekaran Papua Utara juga jadi sorotan.
“Pemekaran itu kewenangan pusat, bukan gubernur. Butuh persetujuan DPR RI, pemerintah pusat, dan proses hukum yang panjang. 100 hari itu terlalu muluk,” ungkap politisi muda partai demokrat Papua.
BTM sebelumnya menyampaikan akan menuntaskan pemekaran Provinsi Papua Utara jika terpilih. Ia juga berjanji menyiapkan infrastruktur pemerintahan di wilayah calon ibu kota provinsi.
Namun, dia menilai janji itu bersifat populis dan tak berbasis pada realitas birokrasi.
“Ini janji politis untuk meraup suara dari daerah yang ingin mekar. Tapi tak ada jaminan realisasi dalam waktu cepat,” sambung Fangkilin.
Sementara itu, warga Bormeso justru mengaku lebih membutuhkan akses dasar seperti air bersih, listrik, dan layanan kesehatan.
“Jembatan bagus, tapi kami juga butuh puskesmas, air bersih. Jangan cuma janji,” kata Thomas, warga Bormeso.
Janji-janji besar seperti ini kerap muncul menjelang pilkada. Namun tanpa perencanaan detail dan dukungan anggaran pusat, program-program tersebut rawan tak terealisasi hanya sebatas jargon kampanye.
