Jayapura – Suasana Pelabuhan Jayapura mendadak riuh, Sabtu malam itu 12 juli 2025. Denting kapal baru saja mereda, tapi suara sorak dan yel-yel pendukung memenuhi udara.
Di antara kibaran bendera partai dan sorot kamera ponsel, Matius D. Fakhiri mantan Kapolda Papua yang kini maju sebagai Calon Gubernur Papua 2025 turun perlahan dari kapal. Lengannya melambai ke arah massa, senyumnya tak lepas, meski lelah jelas tergambar di wajah.
Rompi biru langit yang dikenakannya menjadi penanda sederhana dari langkah yang tak sederhana. Dari seorang jenderal bintang tiga, kini Fakhiri masuk ke arena politik, menghadapi pemilu ulang yang diwarnai gesekan dan kampanye identitas.
Sebagian lawan politik mencoba memainkan kartu lama memecah suara rakyat Papua dengan narasi sektarian. Fakhiri yang seorang Muslim dengan latar belakang adat dan karier panjang di kepolisian dituding sebagai bukan representasi oleh sebagian kelompok. Tapi langkahnya tak gentar. Ia memilih melawan dengan senyap lewat dialog, kerja nyata, dan ketegasan membela pluralisme.
“Beliau orang yang selama bertahun-tahun menjaga keamanan Papua. Ia tahu luka masyarakat, tahu kompleksitas Papua dari dalam,” kata seorang tokoh pemuda Asal Maluku Utara Risman Samandayo yang ikut menjemput Fakhiri di pelabuhan.
Kehadirannya malam itu bukan hanya perjalanan fisik dari laut ke darat. Tapi perjalanan batin seorang putra bangsa yang memilih bertarung di tengah fitnah, demi sebuah keyakinan bahwa Papua tak bisa dibangun dengan sentimen, tapi dengan persatuan dan keadilan.
Di atas kapal yang dipenuhi bendera partai dari koalisi pendukungnya, semangat kerakyatan terasa hidup. Tak ada jarak antara Fakhiri dan rakyat kecil. Ia berjalan tanpa pengawalan berlapis. Ia menyalami mereka yang menunggu sejak petang, bahkan berfoto dengan anak-anak muda yang menyapanya sebagai ” MDF Gubernur Papua”.
Dalam berbagai kesempatan, Fakhiri menolak menjawab narasi-narasi yang menyerangnya secara pribadi. “Saya datang bukan untuk menjawab fitnah. Saya datang untuk bekerja,” katanya singkat, namun tegas, dalam pidato terbatas di pelabuhan.
Di Papua, politik bukan sekadar perebutan suara, tapi juga soal merawat luka sejarah. Dan Fakhiri tampaknya paham benar bahwa politik yang baik dimulai dari mendengarkan, bukan mencaci.
Malam itu di Jayapura, seorang mantan Kapolda turun dari kapal. Tapi yang disambut bukan jenderal. Yang dinanti
adalah pemimpin.
