JAYAPURA, Lapbiru.com – Pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya fokus menjalankan program kerja, tetapi juga aktif menyampaikan capaian, manfaat, dan arah pembangunan kepada masyarakat.
Pesan itu disampaikan Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus ( MRD), menyusul masih ditemukannya sejumlah kantor OPD yang belum menyesuaikan materi publikasi dengan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Papua saat ini.
Menurutnya, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri( MDF)menginginkan perubahan budaya kerja birokrasi yang lebih progresif, inovatif, dan komunikatif. Karena itu, setiap OPD didorong menjadi pusat informasi yang mampu menjelaskan berbagai program pemerintah secara terbuka kepada masyarakat.
“Bapak Gubernur menginginkan adanya perubahan budaya kerja birokrasi yang lebih progresif, inovatif, dan komunikatif. Seluruh OPD harus menjadi etalase pelayanan publik sekaligus ruang edukasi bagi masyarakat mengenai arah pembangunan Papua saat ini,” kata MRD, Rabu (24/6/2026).
Ia menegaskan, keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari pelaksanaannya saja. Masyarakat juga perlu mengetahui tujuan program, manfaat yang diterima, serta perkembangan pelaksanaannya.
Karena itu, OPD diminta memperkuat inovasi dan kreativitas dalam menyampaikan informasi publik. Pemanfaatan media informasi, kanal digital, banner, spanduk, hingga berbagai sarana publikasi lainnya harus dilakukan secara lebih efektif dan menarik.
MRD mengatakan, saat ini masih terdapat sejumlah kantor pemerintahan yang menggunakan materi publikasi lama sehingga belum mencerminkan visi pembangunan daerah yang sedang dijalankan.
“Setiap kantor OPD harus mencerminkan semangat pembangunan Papua hari ini. Masyarakat yang datang ke kantor pemerintah harus dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dikerjakan pemerintah, apa program prioritasnya, dan ke mana arah pembangunan Papua ke depan,” ujarnya.
Salah satu program yang diminta lebih gencar disosialisasikan adalah visi Papua Cerah, yang mengusung konsep Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmonis. Selain itu, berbagai program strategis nasional yang sedang berjalan di Papua juga perlu diinformasikan secara luas kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Komunikasi yang baik juga akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Papua melalui Sekretaris Daerah akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh OPD. Surat tersebut menjadi pedoman dalam melakukan penyesuaian materi publikasi, penguatan komunikasi publik, serta penyelarasan informasi pembangunan di lingkungan kerja masing-masing.
“Yang diharapkan bukan sekadar mengganti banner atau spanduk. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat bisa memahami apa yang sedang dikerjakan pemerintah dan merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
